Prakiraan Cuaca Membuat Kepala Daerah Waspada, Siaga Mitigasi Bencana
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Minggu, 7 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
(ilustrasi cuaca ekstrem)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan peringatan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem dalam beberapa hari mendatang. Peringatan ini dilakukan setelah melihat prediksi cuaca tujuh hari dari Stasiun Meteorologi Radin Inten II BMKG yang menunjukkan adanya peningkatan curah hujan besar akibat pengaruh Dipole Mode Index (DMI) negatif, wilayah konvergensi, serta pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Hindia.
Berdasarkan informasi dari BMKG, pada tanggal 7–9 Desember 2025, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan akan mengguyur Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat, yang berpotensi memicu risiko banjir, banjir bandang, serta longsoran tanah. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi juga mungkin terjadi di beberapa daerah lain di Provinsi Lampung.
BMKG juga mengingatkan adanya kemungkinan munculnya bibit siklon tropis pada pertengahan Desember hingga Januari. Aktivitas atmosfer seperti Monsoon Asia, Madden Julian Oscillation, gelombang Kelvin, Rossby Equatorial, serta seruan udara dingin meningkatkan peluang terbentuknya sistem cuaca tersebut di sebelah selatan Indonesia. Dampaknya mencakup hujan lebat, angin kencang, petir, serta gangguan dalam transportasi udara dan laut.
Beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan hingga Papua Tengah—diminta untuk lebih waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak biasa.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak para bupati dan wali kota untuk memperkuat tindakan pencegahan serta kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
“Seluruh pemimpin daerah perlu memastikan kesiapan yang menyeluruh. Sumber daya manusia, relawan, Tagana, serta seluruh komponen penanggulangan bencana harus siap beroperasi. Kerja sama lintas sektor harus diperkuat agar setiap ancaman risiko dapat ditangani secara cepat,” tegasnya.
Gubernur menekankan bahwa tindakan mitigasi tidak boleh dilakukan hanya setelah bencana terjadi. “Mitigasi perlu diutamakan, mulai dari pemetaan daerah rentan, pembersihan saluran air, penguatan lereng, hingga memastikan jalur evakuasi selalu dalam kondisi siap pakai. Jangan menunggu terjadinya bencana sebelum bertindak,” katanya.
Perintah Khusus untuk Wilayah yang Rentan Banjir dan Tanah Longsor, Pemprov mengharapkan pemerintah daerah: menyiagakan alat berat, memperkuat pengawasan di titik-titik penting, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi dini secara cukup.
“Area yang rentan longsor perlu dilengkapi dengan alat berat dan petugas yang siap sedia. Pemantauan di lapangan harus dilakukan secara intensif guna mengantisipasi pergerakan tanah atau gangguan pada akses jalan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Gubernur Mirza menekankan kepentingan jalur informasi yang cepat, termasuk penyediaan nomor darurat bencana yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Setiap wilayah perlu menyediakan saluran informasi darurat dan memastikan nomor khusus bencana dipublikasikan secara luas. Apabila terjadi keadaan darurat, masyarakat dapat segera memberikan laporan sehingga penanganan tidak mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Ia juga meminta para camat, lurah, dan kepala desa untuk memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, aparat keamanan, Satgas Desa, serta pihak-pihak terkait lainnya agar pengawasan wilayah dapat berjalan setiap hari. Peningkatan edukasi masyarakat mengenai keselamatan saat cuaca ekstrem juga diminta dilakukan.
Dengan tingginya kemungkinan curah hujan di bulan Desember, Pemprov Lampung menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja secara aktif, terpadu, dan memprioritaskan tindakan pencegahan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam menghadapi perubahan cuaca yang semakin tidak pasti. ***
Saat ini belum ada komentar