Prabowo Kritik Pejabat Tak Beriman: Uang Korupsi Rakyat Haram!

Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Kepedulian terhadap Korupsi dan Keserakahan

DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap tegas terhadap praktik korupsi dan keserakahan yang dilakukan oleh pejabat dan pengusaha. Ia menekankan bahwa harta yang diperoleh dengan cara merugikan rakyat adalah harta yang tidak halal, dan pada akhirnya akan membawa malapetaka bagi pelaku maupun keluarganya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden menghadiri acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada industri kelapa sawit sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025). Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya nilai moral dan integritas sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan dan bisnis di Indonesia.

“Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita itu harta yang haram. Rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa pengalaman panjangnya dalam dunia pemerintahan dan politik membuatnya sering menyaksikan bagaimana pejabat dan pengusaha yang lemah iman akhirnya kehilangan segalanya akibat keserakahan.

“Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah, lemah iman, lemah akhlak. Melakukan tindakan koruptif, dan akhirnya bukan hanya dirinya yang menderita, tapi juga keluarganya,” tutur Presiden.

Kepala negara juga memberikan peringatan keras kepada para pengusaha dan pelaku ekonomi yang mencoba menipu negara melalui praktik curang seperti penyelundupan, manipulasi harga, dan ekspor ilegal.

“Saya ingatkan, dunia makin sempit. Bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban. Kalau ada pengusaha-pengusaha serakah yang menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, saya kira itu akan terbukti salah,” tegas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus menegakkan kedaulatan ekonomi dan hukum, tanpa pandang bulu terhadap pelaku yang merugikan negara.

“Kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan bertekad menegakkan kedaulatan kita demi rakyat,” tandas Presiden.

Langkah Konkret untuk Mencegah Korupsi

Presiden juga menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret dalam memerangi korupsi. Ia menekankan perlunya sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya negara. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Selain itu, Presiden menekankan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengingatkan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait. Masyarakat harus menjadi mitra dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan.

Kepedulian terhadap Rakyat

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan sekadar memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Ia berharap semua pihak, termasuk para pejabat dan pengusaha, dapat bekerja sama dalam membangun sistem yang lebih adil dan bersih. Dengan begitu, rakyat akan merasa aman dan percaya terhadap pemerintah serta institusi yang ada.

Tanggung Jawab Bersama

Presiden menekankan bahwa anti-korupsi adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu, baik dari kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat, harus memiliki kesadaran untuk menjaga kejujuran dan integritas.

Ia menyarankan agar seluruh pihak terlibat dalam memperkuat sistem anti-korupsi, termasuk melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan hukum. Dengan demikian, korupsi dapat diminimalkan dan rakyat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih adil dan sejahtera.