SPM-MP Tantang Mediasi Terbuka, Wali Kota Surabaya Wajib Hadir
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jum, 26 Sep 2025
- comment 0 komentar
Tanda terima surat pelaporan SPM-MP ke Kejati Jatim (@)
DIAGRAMKOTA.COM – Usai melaporkan dugaan mark-up dan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Polda Jatim. Tak hanya itu , pascapelaporan SPM-MP tantang mediasi terbuka kepada Pemkot dan menghadirkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Koordinator Wilayah SPM-MP Jawa Timur, A. Sholeh, menegaskan pihaknya siap duduk bersama, namun dengan sejumlah syarat.
Pertama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi harus hadir langsung karena sebagai penanggung jawab dan penandatangan dokumen APBD.
Kedua, forum mediasi juga wajib menghadirkan Sekda atau Ketua TAPD sebagai perencana anggaran, serta Ketua DPRD Surabaya yang berperan dalam Badan Anggaran.
“Forum mediasi harus dibuka secara umum dan diketahui publik. Jangan sampai hanya formalitas. Karena persoalan APBD ini menyangkut uang rakyat Surabaya,” tegas Sholeh via gawainya, Jumat (26/9/2025).
SPM-MP Tantang Mediasi Terbuka, Selain itu…
Selain soal mediasi, Sholeh juga menyampaikan laporan SPM-MP mencakup temuan dugaan mark-up di sejumlah pos, mulai dari perjalanan dinas, jamuan makan, hingga sewa peralatan dan pengelolaan utang daerah.
Nilainya, menurut Sholeh, berpotensi merugikan daerah hingga ratusan miliar rupiah.
Sholeh pun menyinggung adanya intimidasi terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025).
“Adik-adik mahasiswa kami mengalami represif maupun intimidasi dari beberapa kelompok. Kami akan sertakan bukti dan link video. Aspirasi mahasiswa harus dilindungi selama disampaikan secara damai sesuai konstitusi,” ujarnya.
SPM-MP berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan, sementara Pemkot dan DPRD menunjukkan komitmen transparansi dalam pengelolaan APBD. [@]
