Praktisi Anggaran Soroti Dugaan Pemborosan APBD Surabaya 2025: Dari Makan-Minuman hingga Utang Berbunga Tinggi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Mauli Fikr
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Polemik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 (APBD Surabaya 2025) semakin memanas. Setelah Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur melaporkan dugaan mark-up ke Kejati Jatim, kini praktisi anggaran Mauli Fikr ikut buka suara.
Menurutnya, sejumlah pos belanja dalam dokumen RKA-SKPD Pemkot Surabaya sangat janggal dan terkesan penuh rekayasa.
Anggaran Makan-Minuman Tidak Rasional
Mauli menyoroti belanja makan dan minum pejabat eselon yang tercatat mencapai Rp6,5 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk 28 ribu porsi dengan asumsi Rp200 ribu per paket.
“Jumlah pejabat eselon di Surabaya tidak sampai sebanyak itu. Surabaya bahkan tidak punya eselon I. Ini jelas perencanaannya kotor sekali,” tegas Mauli usai aksi bersama SPM-MP di Balai Kota Surabaya, Kamis (24/9/2025).
Lebih jauh, RKA juga mencatat belanja makan lapangan sebesar Rp15,3 miliar untuk 557 ribu paket. Padahal jumlah ASN Surabaya hanya 10.877 orang. “Ada setengah juta lebih paket makan yang tidak jelas siapa penerimanya,” tambahnya.
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Selain mamin, pos perjalanan dinas luar negeri juga disorot. Anggaran mencapai Rp8,63 miliar dengan fasilitas tiket kelas bisnis dan uang harian di atas standar Kementerian Keuangan.
- Denmark: Rp11,7 juta per hari, standar Kemenkeu Rp9,5 juta (selisih Rp2,2 juta).
- Finlandia: Rp11,7 juta per hari, standar Rp8,7 juta (selisih Rp3 juta).
- Swedia: Rp11,7 juta per hari, standar Rp10,3 juta (selisih Rp1,4 juta).
“Hanya dari selisih tarif ini, potensi pemborosan bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” tegas Mauli.
Sewa Peralatan Acara Serba Fantastis
RKA juga memuat belanja sewa peralatan yang dianggap tidak masuk akal:
- 5.000 unit kipas angin senilai Rp1,33 miliar.
- 2.000 sound system menelan Rp3,33 miliar.
- 1.900 tenda acara dengan total luas 68.400 m² (setara 9,6 lapangan sepak bola FIFA).
- Panggung acara dengan total luas setara 7 lapangan sepak bola FIFA.
“Ini sama sekali tidak realistis untuk kebutuhan Pemkot. Ada indikasi penggelembungan volume secara sistematis,” kata Mauli.
APBD Surabaya 2025: Utang Daerah Membengkak
Di luar belanja barang dan jasa, SPM-MP juga menyoroti pengelolaan utang daerah. Total utang tercatat Rp513,86 miliar, terdiri atas pokok Rp452 miliar dan bunga Rp61,86 miliar.
Ironisnya, belanja modal justru turun dari Rp2,9 triliun menjadi Rp2,5 triliun, sementara belanja barang dan jasa naik Rp423 miliar.
“Utang yang seharusnya dipakai untuk infrastruktur justru tidak jelas manfaatnya. Lebih parah lagi, Pemkot memilih pinjaman berbunga 13,7 persen dari bank daerah, padahal bunga pinjaman BUMN SMI hanya 6,5–7 persen,” ungkapnya.
SPM-MP bahkan menduga ada permainan fee bunga pinjaman yang merugikan keuangan daerah.
Beban Utang Rakyat Surabaya
Mauli menyebut pola pengelolaan APBD 2025 menunjukkan inkonsistensi kebijakan. Dengan asumsi pertumbuhan PAD stagnan, beban utang justru diwariskan kepada warga.
“Setiap bayi yang lahir di Surabaya akan menanggung beban utang sekitar Rp2,5 juta per tahun. Ini jelas pengelolaan anggaran yang salah arah,” pungkasnya. [@]
