Kepemimpinan DPRD Surabaya Berubah, Syaifuddin Zuhri Resmi Jadi Ketua

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (DPRD Surabaya) telah resmi berganti. Syaifuddin Zuhri, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, kini secara definitif menjadi ketua lembaga legislatif tersebut. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (6/5), setelah sebelumnya terjadi proses penugasan dan pengambilan sumpah jabatan.

Perubahan kepemimpinan ini menjadi momen penting bagi DPRD Surabaya, yang sebelumnya sempat mengalami kekosongan setelah almarhum Adi Sutarwijono meninggal dunia pada Februari 2026. Penetapan Syaifuddin Zuhri sebagai ketua definitif juga menjadi langkah strategis untuk melengkapi struktur pimpinan serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk Badan Anggaran (Banggar), yang sempat kosong.

Proses Penetapan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur menjadi dasar penetapan Syaifuddin Zuhri sebagai ketua DPRD Surabaya. Setelah SK turun, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya segera menggelar rapat koordinasi untuk menjadwalkan prosesi pengambilan sumpah jabatan. Proses ini diharapkan dapat mempercepat penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di kota pahlawan.

Syaifuddin Zuhri, yang akrab disapa Kaji Ipuk, memiliki latar belakang kuat dalam partai PDI Perjuangan. Ia dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam berbagai isu politik dan sosial di Surabaya. Penunjukannya sebagai ketua DPRD Surabaya juga mencerminkan komitmen partai untuk menjaga stabilitas dan dinamika politik di tingkat daerah.

Reorganisasi Internal Fraksi PDI Perjuangan

Selain penunjukan ketua DPRD, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya juga melakukan reorganisasi internal. Salah satu poin penting dalam surat penempatan anggota fraksi adalah penugasan Anas Karno di Komisi A sekaligus mengisi slot di Badan Anggaran.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat penempatan anggota fraksi. Menurutnya, penugasan Anas Karno akan memicu reorganisasi internal di Komisi A. Dalam waktu dekat, komisi tersebut akan menggelar rapat internal untuk menyusun ulang struktur pimpinan periode 2024–2029 demi menjaga stabilitas kinerja legislatif.

“Secara otomatis itu menjadi porsi PDIP. Tinggal menunggu proses formal di paripurna,” ujar Budi Leksono, Selasa (5/5).

Fungsi Pimpinan Selama Masa Transisi

Selama masa transisi, fungsi pimpinan dijalankan oleh pimpinan sementara. Dengan hadirnya ketua definitif, Budi Leksono optimistis DPRD Surabaya akan lebih responsif dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Dengan komposisi lengkap, kami siap menjalankan agenda kedewanan secara maksimal dan lebih sinergis,” tegas Budi.

Sebagai bentuk rasa syukur, Fraksi PDI Perjuangan berencana menggelar prosesi potong tumpeng sederhana di ruang fraksi usai paripurna, yang kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers untuk memaparkan agenda kerja ke depan. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di Kota Surabaya.

Komentar Tokoh dan Harapan Masa Depan

Beberapa tokoh politik dari berbagai kalangan memberikan tanggapan terhadap perubahan kepemimpinan DPRD Surabaya. Salah satunya adalah Budi Kanang, yang menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak terganggu dengan langkah politik Jokowi dan PSI. Ia berharap agar kebijakan yang diambil oleh DPRD Surabaya dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, beberapa tokoh lain seperti Rokhmin Dahuri dan Lasarus juga memberikan pandangan tentang pentingnya penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Mereka menilai bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dan partai politik dalam proses demokrasi.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meski ada harapan besar, tantangan tetap menghadang. DPRD Surabaya harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, partai, dan pemerintah daerah. Selain itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, terutama terkait anggaran dan program pembangunan.

Dengan kepemimpinan baru dan struktur yang lebih solid, DPRD Surabaya diharapkan dapat menjadi mitra yang efektif dalam membangun kota yang lebih maju dan sejahtera.***