Anggaran APBD Bojonegoro 2025 Optimis Capai Target 80%
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 30 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memastikan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data terkini, anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah pada tahun ini mencapai Rp7,8 triliun, dengan target realisasi sebesar 80% atau setara dengan Rp6,2 triliun di akhir tahun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi belanja APBD sudah mencapai 74,35% atau sebesar Rp5,8 triliun. Ia menyatakan bahwa pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai mengingat penyesuaian anggaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Penyesuaian Anggaran Akibat Perubahan Pendapatan Transfer Pusat
Selain itu, terdapat perubahan dalam struktur anggaran APBD 2025 akibat turunnya pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memicu adanya penyesuaian estimasi SiLPA (Surplus Lebih Pajak dan Retribusi Daerah) yang menjadi dasar pengaturan anggaran.
Menurut Wakil Bupati, meskipun ada inkonsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan besaran anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Raperda APBD, penyesuaian tersebut memiliki dasar yang jelas.
Prioritas Anggaran untuk Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur
Salah satu fokus utama dalam pengalokasian anggaran adalah bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam APBD 2025, alokasi untuk kesehatan mencapai 10% atau sebesar Rp533 miliar. Namun, Kabupaten Bojonegoro telah menyalurkan anggaran kesehatan sebesar Rp1,26 triliun, yang setara dengan 23,65% dari total belanja daerah tanpa gaji dan tunjangan ASN.
Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% atau Rp1,29 triliun. Namun, realisasi anggaran pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah mencapai Rp2,38 triliun, yaitu sebesar 36,63% dari total belanja daerah.
Untuk infrastruktur pelayanan publik, anggaran yang harus dipenuhi sebesar 40% atau Rp2,14 triliun. Namun, Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp2,35 triliun, atau 43,95% dari total belanja daerah dikurangi belanja transfer.
Strategi Peningkatan Infrastruktur melalui Skema BKKD
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga terus meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu strateginya adalah melalui skema BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Daerah). Dana abadi yang digunakan dalam P-APBD ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri.
Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda dan Raperbup APBD TA 2026 memicu penyesuaian postur belanja dalam APBD TA 2026 menjadi sebesar Rp6,49 triliun.
Persiapan APBD 2026 Menjelang Evaluasi Nasional
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menyampaikan bahwa realisasi belanja APBD 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Ia menegaskan harapan bahwa perencanaan anggaran akan semakin berkualitas dan mendekati realitas yang direncanakan.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempersiapkan pelaksanaan APBD 2026. Mengingat di awal tahun 2026 nanti akan ada apresiasi sekaligus evaluasi untuk Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri. ***
Saat ini belum ada komentar