Viral Pemeriksaan Menstruasi di SMPN 21 Surabaya, Dispendik Turun Tangan Usai Aduan ke Cak Eri

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan siswi SMP Negeri 21 Surabaya terkait tata cara pemeriksaan menstruasi di lingkungan sekolah. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh siswi melalui pesan media sosial kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi lewat kanal #LaporCakEri.

Dalam aduan tertulis tersebut, pelapor menceritakan bahwa awalnya pendataan siswi yang berhalangan salat karena menstruasi hanya sebatas pemeriksaan apakah siswa membawa pembalut. Namun, sejak Jumat, 30 Oktober 2026, muncul aturan baru di mana siswi yang mengaku haid diminta mengangkat sedikit rok dan menurunkan celana dalamnya guna memastikan keberadaan pembalut serta bercak darah.

Menanggapi aduan yang membuat siswi merasa risih dan tidak nyaman tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung menghubungi Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati untuk turun mengecek fakta di lapangan.

“Iki ono laporan teko arek SMP Negeri 21, waktu dia menstruasi dicek karo gurune, menstruasi bener opo enggak. Areke ngeroso gak nyaman. Tapi tak cek, tak telepon sik Bu Kadispendik cek ngecek nang lapangan, cek karo guru karo muride,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, dikutip dari @ericahyadi_ Minggu (15/11/2026).

Eri berpesan agar jajaran Dispendik meminta penjelasan secara jernih kepada pihak guru sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif antara pendidik dan peserta didik. “Ya opo-ya opo kan guru iku wong tuane murid. Lha muride kan kudu yo ngerti maksude wong tuane, lha wong tuane yo iso nerangno nang anake,” ujarnya.

Klarifikasi Dispendik ke SMPN 21 Surabaya dan Penjelasan Kepala Sekolah

Menjalankan instruksi Wali Kota Surabaya, Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati mendatangi SMP Negeri 21 Surabaya untuk melakukan klarifikasi kepada Kepala SMPN 21 Surabaya Diaztiarni serta guru yang menangani pendataan siswi berhalangan salat.

“Hari ini kita datang ke SMP 21, ada pengaduan dari salah satu siswi SMP 21 terkait dengan pemeriksaan siklus menstruasi siswi. Jadi ada siswi yang melaporkan kepada Pak Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa pemeriksaan itu kok tidak nyaman, kenapa? Disuruh untuk cek, mohon maaf ya buka roknya, setelah begitu celana dalamnya diturunin,” ungkap Febri.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala SMPN 21 Surabaya Diaztiarni menjelaskan bahwa selama ini sekolah memang memiliki guru tata tertib (tatib) yang mengumpulkan siswi menstruasi di ruang tertentu saat waktu salat zuhur rutin berlangsung. Namun, pihak pimpinan sekolah mengaku tidak mengetahui adanya pemeriksaan hingga mengarah ke area pakaian dalam.

“Sebetulnya ini ada guru tatib ya, Bu, ya. Biasanya dicek anak-anak yang menstruasi itu dikumpulkan menjadi satu di ruang tertentu, sehingga mereka tidak mengikuti salat zuhur, yang biasanya salat zuhur di sini rutin kan. Kami ya sebatas itu, tapi kami terus terang Bu Febri, kami tidak tahu kalau ada sampai pengecekan ke sana gitu,” jelas Diaztiarni.

Febri menegaskan bahwa metode pengecekan hingga menurunkan pakaian dalam tidak semestinya dilakukan, terlebih bagi siswi kelas 1 SMP yang baru mengalami fase awal menstruasi. Ia juga menyempatkan diri meninjau langsung ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMPN 21 Surabaya untuk melihat mekanisme pencatatan siklus haid siswi.

Menurut Febri, pencatatan siklus menstruasi di UKS sejatinya memiliki dua manfaat utama: mendeteksi dini apabila ada siswi yang mengalami gangguan siklus haid lebih dari tujuh hari agar segera dirujuk ke Puskesmas, serta memantau kedisiplinan siswi melalui catatan riwayat bulanan tanpa tindakan fisik yang melanggar privasi.

Pendalaman Motif Guru dan Rencana Penerbitan Surat Edaran

Proses pendalaman turut dilakukan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dispendik Kota Surabaya, Tri Endang, terhadap oknum guru yang bersangkutan. Dalam sesi klarifikasi tersebut, sang guru mengakui melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan siswi dalam satu kelompok ruangan tertutup karena curiga banyak siswi yang tidak mengikuti salat.

Guru tersebut mengaku meminta siswi menurunkan sedikit celananya tidak secara penuh hanya untuk memastikan apakah benar sedang haid. Ia berdalih tindakan itu murni inisiatif pribadi sebagai bentuk gebrakan sesaat untuk melatih kejujuran siswa dan memastikan tidak ada aturan tertulis yang mendasarinya.

• Tidak Ada Aturan Tertulis: Guru mengakui tindakan pemeriksaan tersebut bukan aturan resmi sekolah, melainkan inisiatif spontan.
• Alasan Kejujuran: Guru menyebut langkah itu dilakukan semata-mata untuk melatih kejujuran siswi saat jam pelaksanaan salat.
• Pemanggilan Lanjutan: Dispendik Kota Surabaya memastikan akan melakukan pemanggilan dan pendalaman lebih lanjut terhadap guru yang diadukan.

Edukasi Menstruasi Terpadu dan Surat Edaran Kenyamanan Siswi

Menutup rangkaian klarifikasi di SMPN 21 Surabaya, Kepala Dispendik Febrina Kusumawati menyatakan pihaknya akan segera merumuskan dan mengeluarkan surat edaran resmi sebagai pedoman bersama bagi sekolah-sekolah di Surabaya terkait tata cara pemantauan keputrian maupun siklus menstruasi.

“Setelah kita nanti lakukan pemanggilan dan pendalaman dari guru yang diadukan yang memang benar melakukan pemeriksaan dengan cara yang tadi, maka kita akan mengeluarkan surat edaran secara bersama-sama untuk nanti kalau ada kegiatan begini caranya seperti apa yang paling nyaman untuk semuanya,” tegas Febri.

Febri menambahkan bahwa persoalan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat edukasi menyeluruh mengenai menstruasi sebagai siklus alami dan hormonal remaja putri—tidak hanya bagi siswi perempuan, tetapi juga pemahaman bagi siswa laki-laki serta orang tua di rumah, baik dari sisi kesehatan maupun tuntunan keagamaan.