DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola data sosial dan ekonomi melalui inisiatif penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSE). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menciptakan basis data yang akurat, padu, dan dinamis guna mendukung kebijakan publik yang lebih efektif serta mengurangi risiko kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Sinergi Antar-Lembaga untuk Mewujudkan Data Terpadu
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara, Theresia Parwati, menegaskan bahwa pengembangan DTSE bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan hasil dari kolaborasi lintas sektor. Proyek ini melibatkan sinergi dari 18 kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional dan daerah.
Keterlibatan berbagai institusi ini bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data yang selama ini tersebar secara fragmentasi, sehingga muncul gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real-time.
Sumber Data yang Dikumpulkan dalam DTSE
DTSE dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis data dari berbagai sumber utama, antara lain:
- Hasil sensus resmi seperti Sensus Penduduk (Susenas) dan Sensus Ekonomi
- Data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang mencatat kondisi rumah tangga secara komprehensif
- Data administratif dari Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
- Informasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial lainnya
Dengan menggabungkan semua data tersebut dalam satu platform terpadu, pemerintah dapat membangun profil individu dan keluarga yang lebih lengkap, termasuk status pekerjaan, pendapatan, akses layanan kesehatan, dan tingkat kemiskinan relatif.
Mengurangi Risiko Kesalahan Target Bantuan Sosial
Salah satu tantangan besar dalam penyaluran bantuan sosial adalah adanya inclusion error dan exclusion error.
- Inclusion error terjadi ketika orang yang tidak layak menerima bantuan justru masuk dalam daftar penerima.
- Exclusion error terjadi ketika warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terlewat karena kurangnya data atau ketidakakuratan informasi.
Theresia Parwati menekankan bahwa DTSE dirancang untuk meminimalkan kedua jenis kesalahan ini. “Dengan data tunggal yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, kita bisa lebih tepat dalam menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga anggaran negara digunakan secara optimal dan tidak ada yang terlewat,” ujarnya pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Capaian dan Dinamika Data Secara Berkala
Hingga tanggal 10 Juli 2026, DTSE telah berhasil merekam 290 juta data individu dan 93 juta data keluarga. Angka ini terus diperbarui setiap periode untuk mencerminkan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti:
- Kelahiran dan kematian
- Perpindahan domisili
- Perubahan status pekerjaan
- Perubahan kepesertaan dalam program jaminan sosial
Keberlanjutan pembaruan data ini menjadi kunci utama agar DTSE tetap relevan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah, alokasi anggaran, serta evaluasi program kesejahteraan sosial.
Masa Depan Data Terpadu untuk Pembangunan Berkelanjutan
DTSE bukan sekadar alat administrasi, melainkan fondasi penting bagi transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis data. Dengan sistem ini, pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih responsif, proaktif, dan inklusif — terutama dalam menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, dampak perubahan iklim, dan transformasi digital.
Di masa depan, DTSE juga akan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Desa Digital, Kota Cerdas (Smart City), dan program pemerintahan berbasis data yang berkelanjutan.
