ASN Surabaya Wajib Pindah Kantor ke Balai RW Oktober

DIAGRAM KOTA.COM — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kebijakan baru terkait pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput dengan menugaskan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk bertugas dan memindahkan aktivitas kantornya ke Balai RW. Langkah ini diambil guna merombak pola kerja birokrasi agar tidak sekadar terjebak dalam formalitas turun ke lapangan atau sekadar pasif menunggu warga mengurus Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Instruksi strategis tersebut disampaikan Eri dalam agenda Apel Struktural yang dihadiri jajaran Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat, hingga Lurah di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026). Kebijakan ini ditargetkan mulai bergulir efektif secara serentak per Oktober 2026.

Dalam arahannya, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap kebijakan pelayanan sebelumnya masih menunjukkan kelemahan mendasar. Banyak petugas di lapangan memilih lekas kembali ke kantor dinas masing-masing apabila tidak mendapati warga yang mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal, filosofi utama kehadiran pemerintah di Balai RW melampaui urusan berkas administratif.

“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” tegas Eri Cahyadi di hadapan seluruh pejabat struktural.

Tuntaskan Akar Masalah Warga: Membangun Kekuatan Sistem, Bukan Figur Wali Kota

Eri membeberkan bahwa salah satu indikator belum optimalnya integrasi layanan di tataran terbawah tercermin dari tingginya volume pengaduan yang masih membanjiri saluran komunikasi publik via *hotline* Lapor Cak Eri. Menurutnya, respons dan penyelesaian konkret semestinya dapat dieksekusi secara cepat oleh sistem Pemkot Surabaya tanpa perlu bergantung pada komando personal seorang wali kota.

“Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” tandasnya.

Melalui pergeseran pusat aktivitas aparatur ke Balai RW, seluruh persoalan krusial warga ditargetkan mampu didiagnosis dan diselesaikan sejak dini sebelum eskalasi masalah membesar di ruang publik.

Skema Perangkat Daerah Pengampu RW: Kawal Tuntas Stunting dan Kemiskinan

Dalam penerapan skema baru ini, Pemkot Surabaya mendistribusikan seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) secara merata menjadi pengampu di setiap RW di wilayah Kota Pahlawan. Penugasan ini meniadakan sekat teknis sektoral antar-instansi; setiap ASN memikul tanggung jawab moral dan sosial yang utuh terhadap dinamika warga di RW binaannya.

“Artinya, petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di suatu RW wajib mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di wilayah tersebut,” jelas Eri menerangkan pembagian beban kerja lintas instansi.

Instruksi Tanpa Rapat Berbelit: Prioritaskan ASN Surabaya Berkualifikasi Unggul

Menghindari hambatan birokrasi berbelit di lapangan, Eri memerintahkan para aparatur yang bertugas di Balai RW untuk mengambil langkah cepat. Jika ditemukan persoalan kompleks, petugas diminta langsung mengonsolidasikan solusi taktis bersama Kepala Dinas terkait tanpa menunda waktu demi rapat formal yang menyita energi.

Secara khusus, Eri meminta para pimpinan perangkat daerah tidak asal menempatkan personel cadangan dalam mengawal terobosan ini.

“Saya meminta setiap Kepala Dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk menjadi pengampu wilayah, bukan sekadar memindahtugaskan personel secara asal,” lugas mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut.

Target Oktober 2026: Transformasi Layanan Menuju Kehadiran Nyata Pemkot

Langkah revolusioner penugasan ASN di balai lingkungan ini diharapkan menjadi akselerator pengentasan masalah kesejahteraan sosial, mulai dari validasi data kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga pendampingan warga berpenghasilan rendah secara berkesinambungan.

Eri mematok seluruh jajaran aparatur sipil negara telah memindahkan ritme kerjanya ke Balai RW tepat pada awal bulan depan guna memastikan negara benar-benar terasa hadir di depan pintu rumah masyarakat.

“Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW. Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” pungkas Eri menegaskan komitmen reformasi birokrasi Kota Pahlawan.