Periksa Eks Kepala Balai KA Surabaya, Penyelidikan KPK Terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Api di Jawa Timur
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 2 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kepolisian Antikorupsi (KPK) kembali memperluas penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan jalur kereta api. Dalam kasus ini, lembaga anti-korupsi mengundang mantan pejabat dari Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya untuk memberikan keterangan.
Pemanggilan Saksi dan Proses Penyelidikan
Salah satu yang dipanggil adalah Jumardi, mantan Kepala BTP Kelas I Surabaya. Dia dijadwalkan sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Jawa Timur. Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jawa Timur,” ujarnya.
Meski belum diungkapkan secara rinci apa saja yang akan ditanyakan kepada Jumardi, pengundangan ini menunjukkan bahwa KPK semakin giat dalam mencari informasi terkait skandal besar ini.
Kasus Korupsi yang Melibatkan Pejabat Tinggi
Kasus dugaan korupsi ini tidak hanya melibatkan para pelaku di lapangan, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi. Salah satu yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Pati nonaktif Sudewo. KPK menetapkan dia sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.
Menurut Budi Prasetyo, Sudewo diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan jalur kereta api. Hal ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah saksi yang telah diperiksa.
“Dan ini juga sudah terkonfirmasi dari sejumlah saksi yang kami panggil. Kami minta keterangan, termasuk juga fakta-fakta dalam persidangan, pada terdakwa-terdakwa lainnya. Maka kemudian KPK menetapkan Saudara SDW ini juga menjadi tersangka dalam perkara DJKA,” ujarnya.
Keterlibatan Pejabat dan Tantangan Hukum
Penetapan Sudewo sebagai tersangka menunjukkan bahwa korupsi dalam proyek ini tidak hanya berlangsung di tingkat bawah, tetapi juga melibatkan orang-orang dengan akses ke kebijakan dan anggaran. Ini menjadi tantangan bagi KPK dalam mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.
Selain itu, KPK juga menghadapi tekanan untuk membuktikan adanya keterlibatan aktif dari para pejabat tersebut. Meskipun sudah ada indikasi kuat, proses hukum tetap memerlukan bukti yang meyakinkan agar bisa disidangkan di pengadilan.
Reaksi dari Masyarakat dan Tokoh
Beberapa tokoh dan organisasi masyarakat juga turut mengkritik kejadian ini. Misalnya, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemerasan terhadap Sudewo layak menjadi tersangka.
Langkah KPK untuk Memastikan Transparansi
Dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas, KPK terus memperluas penyelidikan. Selain memanggil saksi-saksi, lembaga ini juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan proyek ini.
Pemanggilan Jumardi dan penetapan Sudewo sebagai tersangka menunjukkan bahwa KPK tidak ragu dalam menegakkan hukum. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mengungkap seluruh kebenaran di balik kasus ini.***
Saat ini belum ada komentar