Cahyo Siswo Utomo Soroti Keamanan, Pelayanan Publik, dan Identitas Kota Pahlawan Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM – Evaluasi setahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Setahun Kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan (Forwan) Surabaya di Aria Centra Hotel, Kamis (5/2/2026).

Anggota Komisi A DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan identitas Kota Pahlawan, aspek keamanan dan ketertiban, hingga pelayanan publik dasar yang dinilai masih perlu pembenahan serius.

Identitas Kota Pahlawan Dinilai Belum Berdampak Ekonomi

Cahyo menilai Surabaya belum optimal memanfaatkan statusnya sebagai satu-satunya Kota Pahlawan di Indonesia untuk mendorong sektor pariwisata dan investasi.

“Surabaya punya keunggulan simbolik yang tidak dimiliki kota lain. Tapi sejauh ini, potensi itu belum dikemas secara maksimal untuk memberi dampak ekonomi,” ujarnya.

Ia menyoroti momentum peringatan kepahlawanan pada Mei dan November yang menurutnya belum digarap secara strategis melalui kebijakan tematik, seperti program wisata atau insentif ekonomi.

“Kalau Mei ada event, mestinya November juga ada program yang terasa dampaknya. Jangan sampai identitas Kota Pahlawan hanya berhenti di slogan,” kata Cahyo.

Pengelolaan Warisan Sejarah Jadi Sorotan

Cahyo juga menyinggung kritik Presiden RI Prabowo Subianto terkait kondisi rumah radio Bung Tomo di Jalan Mawar yang dinilai belum terkelola optimal.

“Ini soal bagaimana Surabaya menjaga dan merawat nilai-nilai kepahlawanan. Warisan sejarah harus menjadi kekuatan, bukan sekadar simbol,” tegasnya.

Mitigasi Keamanan Dinilai Masih Lemah

Dalam konteks tugas Komisi A, Cahyo menekankan pentingnya penguatan mitigasi keamanan melalui sinergi antara Pemkot Surabaya, TNI, dan Polri, terutama saat menghadapi potensi aksi massa besar.

“Ketika ada potensi unjuk rasa besar, komunikasi lintas pihak harus dibangun sejak awal. Jangan sampai terjadi anarki yang merusak fasilitas umum dan cagar budaya,” jelasnya.

Ia menilai mitigasi dini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan kota.

Penertiban Tanpa Penataan Dinilai Tidak Efektif

Cahyo juga mengkritik pola penanganan ketertiban yang dinilai masih reaktif.

“Ketertiban itu bukan hanya soal penertiban. Harus ada penataan dan pengelolaan jangka panjang. Kalau hanya ditertibkan, masalah akan terus berulang di titik yang sama,” ujarnya.

Pelayanan Publik dan Digitalisasi Belum Ramah Kelompok Rentan

Di sektor pelayanan publik, Cahyo menyoroti persoalan bantuan sosial, layanan kesehatan, serta digitalisasi layanan yang dinilai belum sepenuhnya inklusif.

Ia mengungkap keluhan warga terkait proses survei bantuan sosial yang tidak transparan dan berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

“Banyak warga disurvei, tapi tidak pernah tahu hasilnya. Ini menimbulkan apatisme dan harus menjadi evaluasi serius,” katanya.

Pada layanan kesehatan, Cahyo mencontohkan kesulitan yang dialami lansia akibat sistem pendaftaran berbasis online.

“Digitalisasi itu perlu, tapi harus dibarengi pendampingan. Lansia dan warga miskin yang gaptek jangan sampai justru terhambat mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.

Data Kemiskinan Dinilai Belum Mutakhir

Persoalan ketidaksinkronan data kemiskinan juga menjadi perhatian. Cahyo menyebut masih banyak laporan bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Ada warga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara yang lebih mampu justru mendapatkan. Ini tanda data belum diperbarui dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis dan memerlukan pembaruan berkala.

“Hari ini seseorang sejahtera, besok bisa menjadi rentan karena kehilangan pekerjaan atau pasangan meninggal. Data harus cepat diperbarui agar kebijakan tepat sasaran,” jelasnya.

Cahyo Siswo Utomo Dorong Evaluasi Berkelanjutan

Menutup pernyataannya, Cahyo menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan kota.

“Keamanan, ketertiban, dan pelayanan dasar adalah fondasi. Jika tiga hal ini kuat, pembangunan Surabaya akan berjalan lebih berkelanjutan,” pungkasnya. ***