Aksi Massal Jagal Sapi dan Pedagang Daging di Surabaya Tuntut Pemindahan RPH Dibatalkan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ratusan jagal sapi dan pedagang daging di Kota Surabaya kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menolak rencana pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke lokasi baru. Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya mereka menggruduk Kantor DPRD Kota Surabaya, dengan membawa sapi dari depan kantor tersebut menuju Balai Kota. Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak melibatkan para pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan.
Massa aksi membawa sapi menggunakan truk dan memarkirkannya di sekitar mobil komando. Mereka juga membentangkan poster yang berisi penolakan terhadap relokasi RPH. Para demonstran menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak berdiskusi tentang lokasi baru yang ditetapkan, sehingga tiba-tiba diberi surat edaran untuk pindah ke Tambak Oso Wilangun.
“Kami menuntut pembatalan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambah Oso Wilangun,” ujar Abdullah Mansyur, koordinator aksi para jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya. Ia menjelaskan bahwa para pelaku usaha merasa dikhianati karena tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai lokasi baru tersebut.
Menurut Mansyur, relokasi RPH berpotensi menyebabkan banyak orang menjadi pengangguran. Karena lokasi baru dianggap jauh dan biaya transportasi serta operasional akan meningkat, banyak pekerja mungkin enggan bekerja di tempat baru tersebut.
“Kami khawatir hal ini akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan karena biaya dan akses yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sebelumnya,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa jika tuntutan tidak direspons, massa akan melakukan demo yang lebih besar dan bahkan mogok kerja.
Persoalan Ekonomi dan Ketidakpuasan Masyarakat
Aksi ini bukan hanya sekadar protes terhadap relokasi RPH, tetapi juga menjadi alarm bagi pemerintah terkait stabilitas ekonomi. Para demonstran menilai bahwa kebijakan ini bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada industri daging.
“Kami ingin memberikan peringatan kepada Pemerintah Kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur, dan Presiden Prabowo Subianto agar lebih memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi rakyat,” ujarnya. Ia berharap pihak berwenang dapat mendengarkan suara para pelaku usaha dan mencari solusi yang lebih adil.
Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik
Pemindahan RPH Pegirian menjadi salah satu isu yang cukup rumit, karena melibatkan berbagai pihak, termasuk warga sekitar, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mencoba menawarkan solusi, namun tampaknya belum berhasil memenuhi harapan para jagal dan pedagang daging.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu relokasi RPH sering kali dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan lahan atau memenuhi standar kesehatan. Namun, bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem lama, perubahan ini dinilai terlalu mendadak dan kurang disertai komunikasi yang jelas.
Abdullah Mansyur, selaku koordinator aksi, menegaskan bahwa para jagal dan pedagang daging tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. “Kami tidak pernah diajak bicara tentang penentuan lokasi. Tiba-tiba kami disodorkan tempat yang baru dan itu jangkauannya sangat jauh sekali,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa para pelaku usaha merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang dianggap tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka. “Kami khawatir akan kehilangan pekerjaan karena biaya dan akses yang tidak sesuai,” tambahnya.***
Saat ini belum ada komentar