Wakil Ketua DPR RI Ingatkan Ancaman Disrupsi AI, Dorong Literasi Digital Warga Surabaya
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 29 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir (dk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi pisau bermata dua bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, teknologi ini mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk memanipulasi informasi hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Adies Kadir, saat menggelar kegiatan reses di Gedung Serba Guna Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang dihadiri ribuan warga.
Di hadapan konstituennya, Adies Kadir menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihindari karena merupakan bagian dari dinamika zaman. Namun, tanpa kesiapan masyarakat, kecerdasan buatan justru dapat menjadi sumber persoalan baru, khususnya dalam penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, adalah keniscayaan. Karena itu, kami terus mendorong penguatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak disrupsi informasi,” ujar Adies Kadir.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mencontohkan bagaimana teknologi AI mampu merekayasa foto maupun konten visual seolah-olah bagian dari peristiwa nyata, padahal faktanya tidak demikian.
“Kita lihat sekarang, satu foto bisa direkayasa seakan-akan itu peristiwa yang benar. Padahal kenyataannya tidak. Maka upaya paling efektif agar masyarakat tidak menjadi korban adalah peningkatan literasi digital, sehingga bisa saring sebelum sharing,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI: Jaga Persatuan Sukseskan Program Nasional
Lebih lanjut, Adies Kadir menyinggung berbagai kebijakan nasional yang saat ini dijalankan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat.
Menurutnya, kebijakan seperti Program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga penguatan ketahanan pangan dan energi, merupakan gagasan autentik yang lahir dari perenungan panjang dan kebutuhan riil bangsa Indonesia.
“Kebijakan ini akan berhasil manakala rakyat mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai mudah diadu domba oleh kekuatan lain yang justru menghambat Indonesia menuju negara yang adil dan makmur di masa depan,” paparnya.
Sebagai Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adies Kadir juga berpesan agar warga Surabaya terus merawat nilai-nilai kebangsaan, mengingat posisi strategis Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur sekaligus miniatur kebhinekaan Indonesia.
“Surabaya sejak sebelum kemerdekaan sudah dikenal sebagai kota yang damai dalam bingkai keberagaman. Mari kita jaga kebhinekaan ini agar kehidupan harmonis tetap terjaga,” pesannya.
Arif Fathoni: Adies Kadir Politisi dengan “Rumus Pembagian”
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai kegiatan reses tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk pengawasan langsung terhadap efektivitas program-program pemerintah yang telah disalurkan ke masyarakat.
“Sudah puluhan ribu warga Surabaya yang menerima manfaat beasiswa PIP dan KIP-K dari usulan Prof. Adies Kadir. Hari ini beliau turun langsung untuk memastikan manfaat program itu dirasakan masyarakat,” ungkap Arif Fathoni.
Pria yang akrab disapa Toni ini menambahkan, dalam kegiatan tersebut Adies Kadir juga memberikan tambahan bantuan operasional pendidikan kepada para wali murid yang hadir.
Dalam sambutannya, Toni menyebut Adies Kadir sebagai figur wakil rakyat yang menjalankan politik dengan prinsip kebermanfaatan.
“Kalau beliau hanya pakai rumus perkalian, yang dapat manfaat mungkin hanya pendukungnya. Tapi faktanya, kebaikan beliau dibagikan ke semua warga tanpa melihat latar belakang politik,” katanya.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan hakikat politik sebagai sarana pengabdian.
“Dalam agama diajarkan, menebar kebaikan pasti berbalas kebaikan. Inilah makna politik yang sesungguhnya, menjadi jembatan untuk melayani masyarakat,” pungkasnya. ***

>
>