Memalukan! Video Dugaan Pungli Oknum Satpol PP Viral, DPRD Surabaya: Jangan Berlindung di Balik Alasan Video Lama
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Video viral pungli oknum Satpol PP, yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima menuai reaksi keras dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius Wali Kota Surabaya dan jajaran pimpinan Satpol PP.
Menurut politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, polemik video lama atau baru tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan substansi masalah.
“Bukan soal itu video lama atau baru, tetapi ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” ujar Cak Yebe, Sabtu (13/12/2025).
Cak Yebe menilai klarifikasi bahwa video tersebut direkam sekitar satu tahun lalu tidak serta-merta menghapus persoalan utama. Praktik pungli, kata dia, tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.
“Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu.
Ia menyebut viralnya video dugaan pungli tersebut terasa semakin ironis karena muncul di tengah gencarnya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, momentum viral itu bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).
“Ini menjadi ironi. Di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” katanya.
Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada slogan dan jargon belaka. Komitmen tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.
“Seperti yang saya sampaikan saat HAKORDIA, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tetapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap aparatur, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberikan efek jera.
“Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegasnya.
Bahkan, Cak Yebe membuka opsi penerapan sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa di kemudian hari.
“Bila perlu, sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar menimbulkan efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.
Pungli Oknum Satpol PP, DPRD Surabaya: Tidak Serius
Sebaliknya, ia mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurutnya, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli.
“Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” ujarnya.
Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik. Itu harus dibuktikan, gak ngomong tok,” pungkas politisi yang dikenal menggemari olahraga domino dan bela diri jujitsu tersebut. [@]
