POLRI PERCEPAT OPERASIONALISASI SPPG TAJURHALANG SEBAGAI BAGIAN DARI TRANSFORMASI LAYANAN INTERNAL

DIAGRAMKOTA.COM — Rabu, 12 November 2025, Polri terus berkomitmen memperkuat pelayanan publik dan melakukan reformasi internal secara menyeluruh, sejalan dengan agenda besar Transformasi Polri yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Salah satu wujud konkret dari langkah transformasi tersebut adalah pembangunan dan operasionalisasi Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polri, yang menjadi bagian penting dalam penguatan sistem logistik dan dukungan kesejahteraan anggota Polri serta masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., meninjau langsung kesiapan SPPG Polri Tajurhalang, Polres Metro Depok, pada Rabu, 12 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan fasilitas dan percepatan operasionalisasi layanan pangan dan gizi Polri di wilayah.

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri didampingi oleh Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. FX. Surya Kumara, S.H., M.H., serta unsur pimpinan wilayah, antara lain Kapolres Metro Depok Kombes Pol. Abdul Waras, S.I.K., dan Kapolsek Tajurhalang Iptu Raden Suwito beserta jajaran pelaksana SPPG.

Wakapolri menegaskan bahwa SPPG Tajurhalang harus segera dioperasionalkan karena seluruh proses pembangunan dan kelengkapan fasilitas telah rampung seratus persen. Ia juga menyoroti perlunya percepatan pencairan dana operasional yang masih dalam tahap administrasi agar pelayanan dapat segera dirasakan oleh penerima manfaat di wilayah sekitar.

“SPPG Polri merupakan bagian dari transformasi logistik internal untuk memastikan pelayanan pangan dan gizi berjalan efisien, sehat, dan transparan. Fasilitas seperti ini harus segera berfungsi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh anggota maupun masyarakat,” ujar Wakapolri.

Secara nasional, hingga November 2025, pembangunan dan operasionalisasi SPPG Polri menunjukkan perkembangan yang signifikan. Saat ini tercatat 233 SPPG telah beroperasi, 70 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 389 SPPG masih dalam proses pembangunan, sehingga total keseluruhan mencapai 809 unit SPPG di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Polri untuk memperkuat ketahanan logistik internal yang profesional dan berkelanjutan.

SPPG Polri Tajurhalang berdiri di atas tanah milik Polri (SHM) seluas kurang lebih 1.000 meter persegi, dengan seluruh proses pembangunan dan pengadaan peralatan telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini telah memenuhi seluruh standar higienitas dan keamanan, mulai dari ruang pencucian food tray, area penerimaan bahan makanan yang terpisah antara sayuran dan daging, ruang produksi dengan steamer serta peralatan modern lainnya, hingga area pemorsian dan distribusi yang tertata bersih.

Selain itu, instalasi gas menggunakan sistem keamanan ganda dengan dua tabung besar, dan sistem penyaringan air telah dilengkapi filter untuk menjaga pH serta kebersihan air agar terhindar dari sumber penyakit. Seluruh fasilitas juga telah mengantongi sertifikat kelayakan lengkap, seperti SLHS, Dokkes, Keamanan Pangan Siap Saji, Penjamah Makanan (KASPPG dan relawan), Uji Laboratorium Air, IMB, dan Sertifikat Penyelia Halal. Penambahan pagar pengaman di area instalasi gas turut dilakukan untuk memastikan keamanan operasional.

Dalam tahap awal operasionalnya, SPPG Tajurhalang akan melayani kebutuhan pangan dan gizi bagi 38 lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, yang mencakup PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren, dengan total 3.975 penerima manfaat.

Dengan selesainya pembangunan serta lengkapnya seluruh peralatan dan sertifikasi, SPPG Polri Tajurhalang siap beroperasi penuh sebagai salah satu model percontohan nasional. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya Polri dalam memperkuat sistem dukungan logistik yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa Transformasi Polri tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga peningkatan kesejahteraan, efisiensi, dan akuntabilitas layanan internal, demi mewujudkan institusi Polri yang presisi, humanis, dan modern.(Dk/tgh)