APBD Surabaya 2026 Rp12,6 Triliun: Angka Besar, Rakyat Dapat Apa?
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 20 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sementara itu, belanja infrastruktur yang mencapai Rp6 triliun (48,722) menjadi kategori yang paling dominan. Namun, masyarakat tentu mengingat bahwa banyak proyek fisik dari tahun-tahun sebelumnya, seperti penanganan banjir di Selatan dan Timur Surabaya serta pembangunan jalan di daerah padat penduduk, belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan.
“Belanja infrastruktur ditujukan untuk mengatasi banjir, meningkatkan konektivitas kota, memperbaiki rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, serta meningkatkan transportasi publik,” jelas Eri.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak lokasi yang tergenang air dan keluhan mengenai layanan dasar, terutama di daerah seperti Wonocolo, Jambangan, dan Rungkut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah alokasi 48 persen untuk infrastruktur benar-benar efektif atau hanya mengulangi pola pembangunan fisik tanpa evaluasi menyeluruh.
Anggaran Pendidikan serta Kesehatan: Proporsional tetapi Belum Maju
Pemkot Surabaya menetapkan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp2.83 triliun (22,49%) dan untuk kesehatan Rp2,46 trilun (19,54%). Persentase ini memang mengikuti ketentuan undang-undang, tetapi masih belum cukup untuk mengatasi tantangan kesejahteraan penduduk kota besar.
Masih terdapat banyak keluhan mengenai kualitas sekolah negeri, distribusi guru, serta antrian yang panjang dalam layanan kesehatan publik. Walaupun Surabaya telah masuk dalam kategori kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi di atas 85 poin, ketidakmerataan antarwilayah masih terlihat jelas—terbukti dengan rasio Gini sebesar 0,37 yang menunjukkan adanya kesenjangan yang moderat.
PAD Meningkat, Namun Risiko Ketergantungan Juga Mengintai
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026 sebesar Rp8.15 triliun tampak cukup optimis. Namun, sebagian besar pendapatannya masih bergantung pada pajak daerah (seperti PBB, BPHTB, serta pajak hiburan) yang sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi nasional.
