Reses Di Genteng, Ketua Fraksi PDIP Surabaya Disambati Warga Soal Pendirian Sekolah SMPN
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Budi Leksono Saat menggelar Reses di Kecamatan Genteng Surabaya.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya kembali menjadi ajang penting dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Kali ini, Budi Leksono, anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, menyerap berbagai keluhan warga saat reses di Kecamatan Genteng, Rabu (14/5/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari reses tahun sidang pertama masa persidangan ketiga tahun 2025, dan turut dihadiri sejumlah tokoh partai, antara lain Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya bidang organisasi Eusibius Purwadi, Ketua PAC Genteng M. Djufri, serta Sekretaris PAC Norma Yunita.
Dalam forum tersebut, berbagai usulan dan keluhan disampaikan oleh warga, terutama dari Kelurahan Embong Kaliasin. Salah satu suara kritis datang dari Ketua Pengurus Ranting PDI Perjuangan (PR-PDIP) Kelurahan Embong Kaliasin, Nanang Sutrisno yang menyoroti dampak buruk dari Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 terhadap hak-hak dasar warga.
“Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena mengaitkan dokumen kependudukan dengan kepemilikan tanah,” tegas Nanang.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Permendagri 96/2019, penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta lahir bagi warga yang tinggal di atas tanah negara, kawasan hutan, atau tanah bersengketa baru dapat dilakukan setelah status tanah tersebut memiliki kepastian hukum.
Nanang menilai aturan ini diskriminatif karena menghambat hak warga atas identitas hukum yang sah. Ia bahkan mendorong agar aturan tersebut dilakukan uji materi ke PTUN karena kerap merugikan masyarakat perkotaan yang tidak memiliki legalitas tanah akibat faktor sejarah maupun keterbatasan ekonomi.
Tak hanya soal administrasi, warga juga menyampaikan aspirasi pendirian SMP Negeri di Embong Kaliasin. Saat ini, wilayah tersebut tidak memiliki satu pun sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta, sehingga menyulitkan siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Warga kami selalu jadi korban kebijakan zonasi. Di Embong Kaliasin sama sekali tidak ada SMP, bahkan swasta pun tidak ada,” ujar Nanang, yang merupakan putra asli Keputran Panjunan, Kelurahan Embong Kaliasin.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Genteng, Moch Basir, SH dan Langen Seputro Amir, yang menambahkan perlunya kehadiran koperasi berbasis ideologi partai seperti Koperasi Merah Putih guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Menanggapi seluruh masukan, Budi Leksono yang akrab disapa Buleks, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga. Ia menyebut bahwa seluruh usulan yang masuk akan ia bawa ke dalam rapat resmi bersama Fraksi dan kemudian dilanjutkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Usulan ini menjadi perhatian saya saat rapat bersama dengan Walikota serta Dinas terkait,” tutur Budi, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat dalam menyuarakan permasalahan mereka secara langsung. Menurutnya, reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana interaksi dan koordinasi langsung antara wakil rakyat dan pemilih.
Di akhir acara, suasana reses semakin hangat dan akrab saat warga dan para pengurus partai melanjutkan diskusi ringan sambil makan malam bersama. Banyak aspirasi tambahan justru muncul dalam suasana santai tersebut.
“Ini yang kami harapkan. Reses menjadi ruang dialog santai tapi bermakna. Aspirasi warga pusat kota seperti Genteng dan Embong Kaliasin harus kami perjuangkan maksimal,” tutup Budi. ***
