DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang kesepuluh kalinya berturut-turut. Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(24/04/25)
Pengumuman penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis di Surabaya, oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat. Capaian ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim.
Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah, namun ia juga menegaskan bahwa pencapaian WTP bukanlah akhir dari segalanya. “Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan. Namun, penghargaan ini harus mendorong kita untuk lebih fokus pada efisiensi anggaran, agar dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Lilik setelah acara paripurna.
Lilik menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan tepat sasaran dan tidak ada pemborosan. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga berharap Pemprov Jatim terus meningkatkan program-program yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sembari menjaga agar pengelolaan keuangan tetap efisien dan bebas dari kebocoran.
“WTP adalah pencapaian, namun lebih penting lagi adalah bagaimana kita memastikan anggaran tersebut memberikan hasil maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Jatim,” tambah Lilik.
Dengan WTP ke-10 ini, Jawa Timur semakin mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan tata kelola keuangan yang baik. Fraksi PKS memastikan akan terus melakukan pengawasan dan mendorong Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran demi kepentingan publik.(Dk/yud)