Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » LEGISLATIF » Terkait PSN Kenjeran, Komisi DPRD Surabaya Terbelah

Terkait PSN Kenjeran, Komisi DPRD Surabaya Terbelah

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Kam, 11 Jul 2024
  • comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Dua komisi DPRD Kota Surabaya, yaitu Komisi A dan Komisi C, mengeluarkan pendapat yang berbeda terkait proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan pulau buatan di Kenjeran.

Pada Rabu (10/7), Komisi A yang dipimpin oleh Arif Fathoni dari Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan bersyarat terhadap proyek senilai 72 triliun tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Arif Fathoni menyatakan bahwa meskipun mendukung proyek ini untuk kemakmuran masyarakat Surabaya, penting untuk memastikan bahwa dampaknya juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan.

Dia menekankan perlunya PT Granting Jaya, pengelola proyek, memberikan perhatian khusus kepada nelayan dengan menyediakan fasilitas modernisasi kapal, bimbingan teknis, pembangunan permukiman nelayan, pembentukan koperasi dengan skema kepemilikan saham, dan fasilitasi akses kredit perbankan.

Namun, pandangan berbeda datang dari Komisi C yang menolak keras pembangunan pulau buatan di Kenjeran.

Pada hari Rabu (10/7), Ketua Komisi C, Baktiono, memaparkan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan, termasuk terancamnya terumbu karang dan mangrove serta pendangkalan di kawasan pesisir.

Baktiono mengkritik bahwa proyek ini tidak hanya berpotensi merusak ekosistem laut yang penting bagi nelayan, tetapi juga melanggar berbagai regulasi daerah dan provinsi.

“Kenapa tidak membangun di pulau yang belum memiliki nama? Mengapa harus merusak lingkungan yang sudah ada?” tegas Baktiono dalam hearing yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat pemerhati lingkungan dan nelayan.

Polemik ini menunjukkan perpecahan di antara anggota DPRD Kota Surabaya terkait kebijakan strategis ini, dengan satu sisi yang mengedepankan potensi ekonomi dan kemakmuran, sementara sisi lain mengutamakan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Sampai saat ini, keputusan akhir terkait proyek PSN Kenjeran masih menjadi perdebatan hangat di tingkat legislatif Kota Surabaya. (dk/nw)

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Jatim

    Rapat Paripurna Penetapan Ketua DPRD Jatim Ditunda, SDR: Muka Tembok Mantan Koruptor Hilang Rasa Malu

    • calendar_month Rab, 25 Sep 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 40
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Penundaan Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD Jatim definitif periode 2024-2029 yang seharusnya dilaksanakan Senim lalu. Diduga, karena adanya penunjukan Ketua DPRD Jatim mantan narapidana kurupsi. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, kepada media, menegaskan keputusan PKB dengan menunjuk atau mengajukan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jatim tentu sudah mempertimbangkan payung hukum […]

  • Buka Rakernis Densus 88, Kapolri Kunjungi Stan Usaha Eks Narapidana Teroris

    Buka Rakernis Densus 88, Kapolri Kunjungi Stan Usaha Eks Narapidana Teroris

    • calendar_month Sel, 22 Apr 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 47
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (AT) Polri di Auditorium PTIK, pada Selasa (22/4). Dalam Rakernis tersebut, Sigit juga turut memberikan piagam penghargaan Kapolri kepada tiga orang yang dinilai telah mendukung kinerja Densus 88 Antiteror Polri. Selain itu, Sigit juga menyerahkan bantuan modal usaha […]

  • Prabowo Keluarkan Perpres 79/2025, Ini Isi Utama dan Penjelasannya

    Prabowo Keluarkan Perpres 79/2025, Ini Isi Utama dan Penjelasannya

    • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Perpres Nomor 79 Tahun 2025: Pembaruan RKP dan Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 pada 30 Juni 2025 di Jakarta. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program unggulan dan prioritas pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor pembangunan. Perpres ini menggantikan Peraturan Presiden […]

  • Pesona Wisata Lava Hitam Batur, Berapa Harganya?

    Pesona Wisata Lava Hitam Batur, Berapa Harganya?

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Wisata Black Lava di Kintamani, Bali yang Menarik Perhatian Wisatawan DIAGRAMKOTA.COM – Di kaki Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, terdapat sebuah area yang menawarkan pemandangan unik dengan hamparan bebatuan hitam. Ketika tiba di lokasi ini, pengunjung akan langsung disambut oleh kontras antara warna hijau dari Gunung Batur dan batu-batu hitam yang terbentuk akibat erupsi gunung […]

  • Imam Syafi'i

    DPRD Surabaya Gelar Pansus Bersama DLH Bahas Payung Hukum Pelaksanaan Raperda RPPLH

    • calendar_month Sel, 3 Des 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 49
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menggelar rapat perdana dengan dinas terkait di ruang Komisi D DPRD Surabaya. Selasa (03/12/2024) Di momen rapat perdana ini, pihak Pemkot Surabaya yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (LH) bermaksud menyerahkan dokumen Raperda RPPLH untuk diusulkan pembuatan Raperda sebagai […]

  • Kepala Bappenas: Kasihan Sri Mulyani Indrawati Rencana Pembebasan Pajak Investor Asing di WMC dan Family Office

    Kepala Bappenas: Kasihan Sri Mulyani Indrawati Rencana Pembebasan Pajak Investor Asing di WMC dan Family Office

    • calendar_month Jum, 5 Jul 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 36
    • 0Komentar

    AHBI SURABAYA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa baru-baru ini menyoroti rencana pembebasan pajak untuk investor asing yang masuk ke Wealth Management Consulting (WMC) atau family office. Rencana ini bertujuan untuk menjaring dana dari keluarga-keluarga kaya, terutama di Asia. Namun, investor ini tidak akan dikenakan pajak, tetapi mereka harus […]

expand_less