Diagram Kota Surabaya – Ketua DPRD kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menginginkan ada penyempurnaan sistem zonasi pendidikan yang telah ada, sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan.
Menurutnya, mengikuti perkembangan, perlu pemerataan sarana dan prasarana gedung sekolah, tenaga pendidikan agar selaras.
Adi Politisi PDIP ini mengakui, di Surabaya masih banyak wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri, sehingga siswa terpaksa sekolah di luar zonanya.
“Maka bila diadu dengan sistem zonasi kalah juga,” Terang Adi, dijumpai awak media di gedung DPRD, Selasa (18/7/2023).
Di sisi lain, terdapat kelurahan-kelurahan atau kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan lebih, punya 2-3 SMPN, SDN bahkan SMA/SMK Negeri.
Karena itu, Adi yang juga sebagai ketua DPC PDIP kota Surabaya itu menekankan harus ada zonasi modifikasi, menggunakan nilai Danem untuk persyaratan masuk sekolah. Sebagaimana usulan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
“Perlu dipertimbangkan modifikasi zonasi,” ujarnya.
Meski demikian kata Adi, sistem zonasi harus dapat lebih menjawab kebutuhan, misalnya infrastruktur, pemerataan pendidikan, kualitas SDM, kemampuan belajar mengajar, itu terpenuhi dan sebanding.
Dengan begitu, ia meyakini masyarakat bisa menikmati sekolah yang sepadan, baik di pinggiran maupun di tengah kota adalah sama.
Selama ada sistem zonasi, Adi menyebut pasti ada persoalan. Sebab, siswa sudah belajar dengan keras, meraih nilai bagus. Namun, masih terpental juga.
“Zonasi perlu dievaluasi, disempurnakan dikembangkan lalu dibenahi,” tegas Adi.
Sebab, pada prinsipnya warga masyarakat agar punya akses pendidikan sepadan, merata dan punya peluang sama untuk bersekolah. “Sehingga semakin punya harapan sekolah di negeri,” Tandas Adi Sutarwijono. (dk/nw)
Telat bos PPDB SMAN Surabaya kenapa evaluasi tidak kemarin kemarin.. banyak penyimpangan dan kecurang sangat mengecewakan… jual beli kursi layaknya tukang kayu aja… yg punya Linx bagus ya melenggang…