Membidik OPD Bermasalah, MAKI Jatim Ancam Buka ‘Kotak Korupsi’ di Hakordia
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
Massa MAKI Jatim bersiap menggelar aksi besar menjelang Hakordia 2025
DIAGRAMKOTA.COM – Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember, tensi politik dan pengawasan publik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin meningkat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memastikan bakal membuka apa yang mereka sebut sebagai “kotak korupsi” — kumpulan data, temuan, serta dugaan praktik penyimpangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, mengatakan bahwa rencana pembukaan “kotak korupsi” itu bukan gertakan kosong. Menurutnya, selama satu tahun terakhir tim investigasi MAKI telah mengumpulkan data valid melalui penelusuran lapangan, laporan masyarakat, hingga telaah dokumen pengadaan.
“Kami sudah memetakan sejumlah OPD yang diduga masih mempertahankan pola korupsi yang lebih modern dan terselubung. Hakordia adalah momentum paling tepat untuk membukanya di depan publik,” ujar Heru.
Aksi Akbar 10 Desember Jadi Panggung Pengungkapan
MAKI Jatim akan menggelar aksi massal besar pada Rabu, 10 Desember 2025, dengan konsep Demo Akbar on Trailer. Aksi ini menggunakan truk trailer 40 kaki sebagai mobil komando, dilengkapi sound system 10.000 watt, genset, dan ruang orasi terbuka.
Hingga awal Desember, tercatat lebih dari 700 peserta sudah mendaftar, dan jumlah itu diprediksi melebihi 1.000 orang pada hari pelaksanaan. Gerakan massa itu akan dikoordinasi oleh 45 korlap dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Menurut Heru, aksi tersebut akan menjadi panggung resmi untuk memaparkan dugaan penyimpangan yang selama ini ditengarai terjadi di beberapa OPD.
“Kami membawa dokumen. Kami membawa data. Semua yang kami tunjukkan nanti berbasis fakta di lapangan,” tegasnya.
Isu Utama: E-Katalog 6 dan Pola Baru Pengadaan
Salah satu sektor yang paling disorot MAKI Jatim adalah penggunaan E-Katalog versi 6 yang dianggap membuka celah korupsi gaya baru. Sistem digital yang seharusnya meningkatkan transparansi itu justru diduga dimanfaatkan melalui praktik cashback, gratifikasi vendor, dan pola transaksi terselubung yang lebih sulit dideteksi.
Heru menyebut temuan tersebut sebagai “pola korupsi generasi baru” yang berjalan rapi dan sistematis.
Sektor Pendidikan Disebut Jadi Titik Rawan
Selain pengadaan, sektor pendidikan Jatim juga akan masuk dalam daftar OPD yang dibidik. MAKI Jatim mengklaim menemukan indikasi penyimpangan di jenjang SMA/SMK serta dalam kebijakan teknis Dinas Pendidikan provinsi.
“Ini bukan isu kecil. Kami menyebutnya sebagai paradoks besar korupsi pendidikan yang selama ini tidak banyak terungkap,” kata Heru.
Tegaskan Bukan Aksi Politis
Ditanya mengenai kemungkinan aksi ini dipolitisasi, Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim bergerak atas dasar kepentingan publik, bukan agenda politik manapun.
“Kami hanya menyuarakan fakta. Yang kami lawan adalah perilaku koruptif, bukan orang atau kelompok tertentu,” jelasnya.
MAKI Jatim Minta Maaf atas Potensi Kemacetan
Heru juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Surabaya, khususnya pengguna jalan yang kemungkinan terdampak aksi besar tersebut. Pihaknya berjanji tetap menjaga ketertiban dan berkoordinasi dengan kepolisian agar kegiatan berjalan lancar.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami. Kalau dibiarkan, korupsi akan semakin merugikan kita semua,” tutup Heru.
Dengan ancaman pembukaan “kotak korupsi” dan aksi massa yang bakal digelar besar-besaran, Hakordia 2025 diprediksi menjadi salah satu momen paling keras dalam upaya membongkar praktik korupsi di lingkungan Pemprov Jawa Timur.(Dk/yud)
