DPRD Surabaya Kritik Minimnya Anggaran P4GN, BNN Ingatkan Pentingnya Program Tepat Sasaran
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 29 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i saat gelaran acara "Bincang Pelajar", Minggu (28/9)(@)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi D DPRD Surabaya sekaligus Wakil Ketua DPD Granat Jawa Timur, Imam Syafi’i, menyoroti minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Imam menilai, meski Surabaya telah memiliki payung hukum berupa Perda Nomor 8 Tahun 2024 dan Perwali Nomor 1 Tahun 2025, namun implementasi di lapangan belum sebanding dengan tantangan yang dihadapi. Program yang dijalankan Pemkot disebut masih sebatas kampanye berskala kecil, padahal peredaran narkoba di Surabaya semakin mengkhawatirkan.
DPRD Surabaya: Pemkot Jangan Pelit
“Sekarang sudah ada aturan, mestinya Pemkot jangan pelit-pelit menganggarkan APBD untuk P4GN. Apalagi ada 24 kelurahan yang sudah masuk zona merah peredaran narkoba, bagaimana mau diintervensi dengan anggaran kecil? Kalau dibiarkan, kita akan menghadapi lost generation,” tegas Imam, Minggu (28/9/2025).
Selain menyoroti keterbatasan anggaran, Imam juga mengkritik lemahnya pengawasan di sektor hiburan malam. Menurutnya, penertiban selama ini hanya berfokus pada jam operasional, tanpa menyentuh akar persoalan terkait peredaran narkoba di lokasi tersebut.
BNN: Anggaran Harus Efektif, Bukan Sekadar Seremonial
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BNN Kota Surabaya, Kombes Pol Heru Prasetyo, menekankan bahwa penanganan narkoba tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Ia menilai perlu ada sinergi lintas sektor, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
“Bicara anggaran kecil atau besar itu relatif. Yang penting, anggaran yang ada harus dioptimalkan. Kalau Pemkot mau menambah, pastikan itu anggaran yang berdampak, bukan sekadar seremonial,” ujar Heru.
Heru menyarankan agar dana P4GN diarahkan ke program yang lebih berkelanjutan, seperti rehabilitasi. Banyak pengguna narkoba, katanya, gagal menyelesaikan masa rehabilitasi selama tiga bulan karena terkendala biaya, sehingga berisiko kembali menggunakan narkoba.
Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci
Lebih lanjut, Heru mendorong agar kader Surabaya Hebat maupun program Kampung Pancasila ikut dilibatkan sebagai penyuluh anti narkoba di lingkungan masing-masing. Langkah ini diyakini bisa memperkuat ketahanan keluarga, pembinaan remaja, dan program preventif sejak dini.
“Masalah narkoba adalah masalah bersama. Kuncinya bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat,” pungkas Heru.
Dengan jumlah wilayah rawan yang terus meningkat, desakan DPRD agar Pemkot menambah alokasi anggaran P4GN diperkirakan bakal menjadi isu strategis dalam pembahasan APBD Surabaya mendatang. [@]
