Perpres Nomor 79 Tahun 2025: Pembaruan RKP dan Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 pada 30 Juni 2025 di Jakarta. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program unggulan dan prioritas pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor pembangunan. Perpres ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 yang sebelumnya mengatur Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Salah satu poin utama dalam Perpres 79/2025 adalah kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan aparatur, sehingga kinerja pelayanan publik menjadi lebih optimal bagi masyarakat.
Selain itu, peraturan ini juga membentuk lembaga baru bernama Badan Penerimaan Negara (BPN), yang fokus pada peningkatan penerimaan negara. Tujuan dari pembentukan BPN adalah untuk memastikan penerimaan negara meningkat secara signifikan, sehingga mendukung kebijakan pembangunan nasional.
Delapan Program Unggulan Pemerintah
Perpres 79/2025 mencakup delapan program unggulan yang menjadi prioritas percepatan pembangunan nasional. Program-program ini menyasar berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan desa. Beberapa di antaranya adalah layanan kesehatan gratis, program makanan dan susu gratis untuk sekolah serta pesantren, serta pembangunan sekolah unggul di setiap kabupaten.
Selain itu, terdapat program peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur desa, serta upaya penguatan ekonomi rakyat berbasis kemandirian pangan dan energi. Dengan program-program ini, pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai sekitar 23% selama periode pelaksanaan program.
Kegiatan Prioritas Nasional
Selain delapan program unggulan, Perpres 79/2025 juga menetapkan 83 kegiatan prioritas yang diarahkan untuk mempercepat capaian pembangunan nasional. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pembangunan sektor pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta program percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini dirancang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program unggulan dan kegiatan prioritas, pemerintah ingin memastikan visi pembangunan 2024-2029 berjalan sesuai jalur.
Peran Perpres dalam Pembangunan Nasional
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia. Kebijakan ini menegaskan fokus pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kenaikan gaji ASN, pembentukan BPN, serta delapan program unggulan, perpres ini diharapkan membawa dampak signifikan.
Pemerintah menargetkan pencapaian pembangunan lebih cepat dan terarah. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, diharapkan semua sektor pembangunan dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan. Perpres ini juga menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan.
