DIAGRAMKOTA.COM – Ketegangan tinggi mewarnai Balai RW 10 Kelurahan Pacar Keling, Tambaksari, Rabu siang (28/5/2025). Puluhan Ketua RT, RW, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) kompak berkumpul dalam aksi solidaritas yang mengejutkan: mereka siap mengundurkan diri massal sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan kriminalisasi yang dialami salah satu Ketua RT.
Ketua RT Digerebek Tanpa Pemberitahuan, Warga Meradang
Usman, tokoh masyarakat yang juga bertindak sebagai kuasa hukum warga, menyampaikan bahwa penggeledahan dan penyitaan terhadap Ketua RT dilakukan tanpa prosedur pemberitahuan kepada RW atau pihak kelurahan.
“Ini bentuk kriminalisasi yang melukai rasa keadilan warga. Ketua RT diperlakukan seperti pelaku kejahatan, padahal tidak ada proses hukum yang terbuka dan transparan,” tegas Usman.
Serah Stempel dan SK: Bukti Nyata Aksi Kolektif
Sebagai bentuk nyata kekecewaan, setidaknya empat RW secara resmi menyerahkan stempel dan surat keputusan (SK) pengunduran diri ke pihak kecamatan. Tak hanya itu, para Kader Surabaya Hebat (KSH) pun menyatakan akan mengikuti langkah serupa.
“Ini bukan sekadar simbolik. Ini adalah perlawanan moral warga yang tak ingin pemimpin lingkungannya diperlakukan semena-mena,” ujar salah satu RW yang memilih mundur.
Tuntutan Warga: Wali Kota Harus Turun Tangan! Atau Turun Jabatan?
Dalam orasi spontan, warga mendesak Wali Kota Surabaya untuk turun tangan dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada Ketua RT yang menjadi korban.
“Surabaya dikenal sebagai kota hebat. Jangan sampai ketika warganya dizalimi, pemerintah malah diam. Slogan ‘disakiti hati ini loro’ harus dibuktikan, bukan sekadar jargon,” ucap seorang tokoh RW dengan nada kecewa.
Langkah Selanjutnya: Laporkan ke Lurah dan Camat
Aksi ini disebut sebagai langkah awal. Setelah penyerahan stempel, warga berencana menyampaikan laporan resmi kepada Lurah Pacar Keling dan Camat Tambaksari. Mereka berharap ada langkah konkret dari jajaran pemerintah kota.
“Kalau tidak ditanggapi, gerakan ini akan terus membesar. Ini baru stimulus. Warga tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” tambah Usman.
Ancaman Krisis Legitimasi Pemerintah Kota?
Dengan gelombang pengunduran diri yang mulai menggulung dari bawah, pemerintah kota menghadapi tantangan serius. Jika tidak ditanggapi secara adil dan transparan, potensi krisis kepercayaan terhadap kebijakan lokal bisa semakin meluas. (@)
