Diagramkota Surabaya – Bawaslu Surabaya gelar Rapat Konsolidasi Data Hasil Uji Petik pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Surabaya. Terkait hal tersebut, beragam permasalahan maupun temuan yang sering PKD temui di lapangan.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Surabaya, Syafiudin, menjelaskan, secara umum koordinasi di lapangan dengan Pantarlih yang sering terjadi. Terutama tentang bagaimana prosedur coklit itu akan dilaksanakan dengan benar. Dan proses coklitnya tidak berjalan sistemik.
“Artinya berhenti di tengah jalan. Atau ada yang belum tercoklit yang sering terjadi terkait data yang meninggal. Itu kan krusial. Memang, Salah satu syarat untuk menyelesaikan itu kan harus ada akta kematian sebagai dasar penentuan,” tegasnya kepada diagramkota.com usai rapat kosolidasi, Rabu, (10/7/2024).
Tak hanya itu, sebenarnya Bawaslu Surabaya juga memikirkan, bahwa permasalahan ini sudah dari Pemilu ke Pemilu. Bahkan sudah di coklitpun selalu muncul.
“Ada daya yang tidak tersinkron karena antara kependudukan dengan KPU. Barangkali teman-teman dapat data dari kependudukan. Akan tetapi hasil dari coklit KPU tidak diserahkan. Itu tidak tersampaikan juga, tidak ada feedback dua arah,” imbuh Syafiudin.
Sementara itu, Bawaslu mendorong KPU Surabaya agar data kematian itu bisa terkomunikasikan hingga kantor Kelurahan. “Pada akhirnya mau tidak mau, ya kita harus menekankan itu harus di TMS kan,” ujarnya.
Selain itu, Syafiudin berharap, terkait rapat konsolidasi Data Hasil Uji Petik pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024, hari ini. Bawaslu Surabaya pada prinsipnya adalah ingin menguatkan pengawasan terhadap proses coklit.
“Agar di DPS ‘Zombie’ (pemilih meninggal) seperti yang di sampaikan oleh ketua Bawaslu Surabaya itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang penting kita tekankan,” pungkasnya. (dk@)
