Kebijakan WFH Pemkot Surabaya: Efisiensi, Produktivitas, dan Tanggung Jawab

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya kembali menunjukkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap dinamika kerja modern, tetapi juga strategi untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga produktivitas pegawai. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026 yang menjadi dasar transformasi sistem kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Tujuan dan Strategi Kerja Fleksibel

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar relaksasi kerja. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan kinerja pegawai tetap optimal meskipun bekerja dari rumah. “Yang terpenting adalah kinerja. Setiap pegawai memiliki target harian yang harus diselesaikan. Bekerja dari rumah tidak menjadi masalah, selama output terpenuhi dan tidak mengganggu layanan,” ujarnya.

Implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Tidak semua perangkat daerah dapat menerapkan WFH. Pegawai yang berada di bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, evakuasi, penyelamatan, dan administrasi tetap bekerja di kantor. Pejabat struktural mulai dari kepala dinas hingga lurah wajib hadir pada hari Jumat untuk memastikan pengawasan tetap berjalan.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, Pemkot Surabaya melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja pegawai. Setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab menetapkan target kerja harian serta memastikan capaian pegawai melalui sistem digital. Sistem pemantauan mencakup absensi berbasis lokasi dan rapat koordinasi daring.

Selain itu, kebijakan ini juga diukur dari dampaknya terhadap efisiensi anggaran. Penghematan listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi indikator utama. Pengurangan konsumsi BBM dihitung dari berkurangnya mobilitas, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi pegawai. Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan transportasi non fosil seperti kendaraan listrik atau sepeda, terutama pada hari Selasa sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon.

Disiplin dan Sanksi bagi Pelanggar

Meski kebijakan WFH diterapkan, disiplin tetap menjadi prioritas. ASN yang tidak memenuhi target kinerja akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari ringan hingga berat. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Sanksi ringan bisa berupa teguran atau penurunan pangkat, sedangkan sanksi berat mencakup pencopotan jabatan hingga pemberhentian sebagai ASN.

Persiapan Digitalisasi yang Matang

Surabaya telah siap menjalankan skema kerja fleksibel ini. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pahlawan telah mencapai 4,78 dari skala maksimal 5 pada 2025. Ini menunjukkan bahwa mayoritas layanan publik sudah terdigitalisasi. Namun, Eddy menegaskan bahwa literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan agar layanan daring dapat dimanfaatkan secara optimal.

Respons dari DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut baik kebijakan ini sebagai respons terhadap dinamika global, terutama terkait fluktuasi energi. Menurutnya, WFH efektif menekan konsumsi energi karena mengurangi mobilitas yang bergantung pada BBM. Ia menilai Surabaya memiliki modal kuat untuk menjalankan kebijakan ini, terutama dari sisi digitalisasi dan pengalaman saat pandemi.

Arif Fathoni juga mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai langkah jangka pendek, tetapi menjadi strategi berkelanjutan. Salah satu yang didorong adalah percepatan konversi kendaraan operasional pemerintah dari berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Dengan kombinasi pengawasan ketat, target kinerja yang jelas, dan dukungan sistem digital, Pemkot Surabaya mencoba membuktikan bahwa kerja fleksibel bukan berarti menurunkan produktivitas. Sebaliknya, WFH justru diarahkan menjadi instrumen efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini menjadi contoh inovasi yang seimbang antara kenyamanan dan tanggung jawab.***