DPRD Surabaya: Solusi Berbasis Alam untuk Mengatasi Masalah Banjir di Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya, kota yang terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi di Jawa Timur, masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi banjir. Hingga Maret 2026, sebanyak 138 titik genangan masih tercatat belum terselesaikan dengan durasi surut yang dinilai terlalu lama. Hal ini memicu upaya baru dari DPRD Kota Surabaya untuk mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perubahan Pendekatan Penanganan Banjir

Selama ini, penanganan banjir cenderung fokus pada pembangunan saluran drainase. Namun, menurut Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, pendekatan konvensional tersebut tidak lagi cukup menghadapi intensitas hujan yang semakin tinggi. Ia menjelaskan bahwa debit air saat hujan ekstrem tidak akan tertampung hanya dengan drainase.

“Selama ini penanganan banjir cenderung fokus pada pembangunan saluran. Padahal, debit air saat hujan ekstrem tidak akan tertampung hanya dengan drainase,” ujar Eri.

Untuk itu, DPRD mulai mengadopsi solusi berbasis alam seperti pembangunan sumur resapan, kolam retensi, biopori, serta optimalisasi waduk atau bozem yang sudah ada. Konsep ini mengedepankan prinsip memanen air, bukan langsung mengalirkannya ke saluran.

Manfaat dan Tantangan Penerapan Solusi Berbasis Alam

Penerapan solusi berbasis alam diharapkan mampu mengurangi beban sistem drainase dengan menyerap sebagian air hujan ke tanah atau menampungnya sementara. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat meningkatkan cadangan air tanah di Surabaya yang terus menurun.

Namun, penerapan solusi tersebut tidak bisa dilakukan secara merata. Eri menegaskan bahwa kajian geologis tetap diperlukan karena kondisi tanah di Surabaya tidak sama di setiap wilayah.

“Tidak semua wilayah cocok untuk sumur resapan. Kalau dipaksakan di tanah yang sudah jenuh, hasilnya tidak akan optimal,” jelasnya.

Pentingnya Normalisasi Saluran

Selain mendorong solusi baru, DPRD juga menyoroti persoalan lama yang hingga kini belum tertangani secara optimal, yakni sedimentasi saluran. Di sejumlah kawasan seperti Simo dan Menur Pumpungan, kapasitas saluran bahkan disebut tinggal sekitar 50 persen akibat endapan lumpur yang mengeras.

Menurut Eri, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur baru tidak akan efektif tanpa diimbangi normalisasi saluran yang sudah ada.

“Banyak saluran di perkampungan sudah puluhan tahun tidak dibersihkan. Mau bangun baru sebanyak apa pun, kalau yang lama tidak dinormalisasi, banjir tetap terjadi,” tambahnya.

Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemeliharaan Rutin

Untuk itu, DPRD mengusulkan agar dana kelurahan (dakel) tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga dikunci untuk pemeliharaan rutin. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengadaan alat sedot lumpur, pompa portabel, hingga operasional pembersihan saluran di tingkat RW dan RT.

Dari sisi anggaran, alokasi penanganan banjir pada 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran Rp1 triliun, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, DPRD mendorong agar sekitar 10–20 persen dari anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk solusi berbasis alam dan pemeliharaan saluran.

Indikator Keberhasilan Program

Dalam Raperda Pengendalian Banjir yang saat ini masih dibahas, keberhasilan program akan diukur melalui tiga indikator utama, yakni durasi genangan, luas wilayah terdampak, dan tinggi genangan.

“Targetnya realistis. Bukan menghilangkan genangan sepenuhnya, tetapi meminimalkan dampaknya agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan,” ungkap Eri.

Selain itu, tinggi sedimen di saluran dan sungai juga akan menjadi indikator evaluasi. Jika melebihi ambang batas, maka pengerukan wajib segera dilakukan oleh dinas terkait maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kombinasi Solusi untuk Menghadapi Tantangan Masa Depan

Kombinasi antara normalisasi rutin dan penerapan solusi berbasis alam menjadi kunci utama untuk menekan risiko banjir di tengah tantangan perubahan iklim dan kepadatan permukiman di Surabaya. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, harapan besar diarahkan agar Surabaya dapat lebih siap menghadapi cuaca ekstrem dan menjaga kualitas hidup masyarakat.***