Pemimpin Golkar Tekankan Pentingnya Komunikasi Politik untuk Harmonisasi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 20 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Peran Komunikasi Politik dalam Pemerintahan
DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan terkait kritik yang dilontarkan oleh Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, kritik tersebut bukanlah bentuk teguran, melainkan sekadar masukan agar komunikasi politik di dalam koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.
Idrus menjelaskan bahwa Misbakhun sempat menyampaikan pernyataan agar Menteri Keuangan menjaga komunikasi politik serta menghindari kesan mengomentari kementerian lain. Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki gaya dan karakter masing-masing, namun dalam komunikasi politik saat ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepatutan.
“Kita meminjam konsep budaya Jawa, yaitu keseimbangan antara substansi dan etika komunikasi,” ujarnya. Menurut Idrus, hal ini menjadi kunci agar setiap pernyataan publik tidak hanya benar secara isi, tetapi juga tepat dalam cara penyampaiannya.
Ia menekankan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai teguran pribadi terhadap Misbakhun. Sebaliknya, ia melihat hal itu sebagai refleksi bersama bagi seluruh anggota Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju untuk memperkuat soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Bukan teguran, ya sebagai masukan saja. Sebagai masukan kepada kita semua tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan,” jelas Idrus. Ia menambahkan bahwa dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih, semua pihak adalah keluarga besar yang harus saling mendukung.
Idrus menilai pentingnya menjaga komunikasi politik antar lembaga agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan baru. Meski ia memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan, ia menekankan bahwa setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang.
“Stabilitas politik dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan keberhasilan pemerintahan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa semua pihak adalah satu keluarga besar yang punya tanggung jawab menjaga keutuhan dan stabilitas politik. Kritik boleh dilakukan, tetapi dengan semangat kebersamaan agar tetap sejalan dengan visi besar Presiden.
Tanggapan dari Peneliti
Terpisah, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi refleksi atas lemahnya pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN.
Menurut Lucius, DPR seharusnya aktif mendorong percepatan penyerapan anggaran, bukan tersinggung atas pernyataan teknis dari Kemenkeu. Ia menilai bahwa jika DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Peringatan tersebut justru menandakan bahwa fungsi pengawasan belum maksimal.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dan saling mendukung. Kritik bisa dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan tidak merusak harmoni antara lembaga pemerintahan. Dengan demikian, tujuan utama pemerintahan, yaitu pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dapat tercapai secara efektif dan harmonis.
Saat ini belum ada komentar