Arif Fathoni Nilai Setahun Eri–Armuji Masih On Track, Ingatkan Birokrasi Jangan Lamban
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni dalam FGD evaluasi Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji (dk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni merespons sejumlah kritik wartawan terkait satu tahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Ia menilai secara umum kinerja pemerintahan kota masih berada di jalur yang diharapkan, meski membutuhkan penguatan pada aspek kinerja birokrasi lintas OPD.
Hal itu disampaikan Mas Toni sapaan akrab politisi Golkar ini, saat menjawab pertanyaan kritis peserta Forum Wartawan (Forwan) Surabaya dalam FGD evaluasi Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, yang juga dihadiri Kepala Bappeda Surabaya Irvan Wahyudrajad dan anggota DPRD Surabaya, di Hotel Aria Centra, Kamis (5/2/2026).
Teknokratik dan Detail, Tapi Tantangan Ada di Birokrasi
Fathoni menilai gaya kepemimpinan Eri Cahyadi sangat teknokratik dan detail dalam perencanaan pembangunan kota.
“Gaya kepemimpinan Mas Wali ini teknokratik banget, detail dalam perencanaan. Geniusitas berpikirnya terlihat bagaimana kota ini benar-benar ingin dibawa maju,” ujarnya.
Namun, ia mengakui masih terdapat sebagian birokrat di lingkungan Pemkot Surabaya yang belum sepenuhnya mampu menerjemahkan visi dan kehendak wali kota, terutama dalam urusan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Seringkali gerakannya lambat, khususnya yang menyangkut lintas OPD. Padahal kita hidup di era birokrasi melayani, bukan birokrasi dilayani,” tegasnya.
Menurut Fathoni, penguatan koordinasi birokrasi menjadi kunci agar arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat terimplementasi secara utuh.
Arif Fathoni: Soal Kritik, DPRD Tetap Ingatkan Pemerintah
Menjawab kritik wartawan terkait relasi politik DPRD dengan pemerintah kota, Fathoni menegaskan fungsi pengawasan tetap berjalan, meski komunikasi politik saat ini berlangsung lebih harmonis.
“Pemerintahan yang tidak diingatkan itu potent to corrupt. Cara mengingatkannya mungkin berbeda, tapi nalar kritis harus tetap terbangun,” katanya.
Ia menyebut kritik tidak selalu harus disampaikan ke ruang publik, namun dapat disampaikan melalui mekanisme dialog langsung agar solusi lebih cepat diambil.
Era Media Sosial dan Tekanan Netizen
Terkait derasnya kritik publik di media sosial, Mas Toni menilai hal tersebut sebagai konsekuensi kepemimpinan di era teknologi informasi.
“Hari ini bukan hanya wali kota yang disorot. Siapa pun yang muncul di media pasti direspons netizen. Tinggal mau dilayani atau diabaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, politisi dan pejabat publik dituntut mampu berdialog dengan netizen, perempuan, dan generasi muda sebagai bagian dari komunikasi politik modern.
Surabaya Kota Strategis dan Laboratorium Kebhinekaan
Mas Toni juga menyinggung posisi strategis Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur sekaligus laboratorium kebhinekaan nasional yang rentan terhadap dinamika sosial.
Ia mencontohkan kasus ketegangan di media sosial yang sempat muncul beberapa waktu lalu, namun berhasil diredam melalui langkah cepat lintas lembaga.
“Alhamdulillah hari ini Surabaya kembali kondusif dan siap menyongsong peran strategis sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara pada 2028,” pungkasnya. ***
