DIAGRAMKOTA.COM – Masyarakat yang menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) dapat memantau saldo bantuan secara mandiri melalui berbagai metode digital. Proses ini sangat membantu dalam memastikan dana bantuan tersalurkan sesuai kebutuhan.
Metode Cek Saldo BPNT 2026
Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengecek saldo BPNT:
Melalui Situs Resmi Kemensos
Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah sesuai domisili, masukkan nama lengkap sesuai KTP, dan ketik kode captcha. Setelah itu, klik “Cari Data” untuk melihat informasi terkait bansos yang diterima.Melalui Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi resmi dari Play Store atau App Store. Login dengan akun yang telah terdaftar atau lakukan registrasi jika belum memiliki akun. Pilih menu “Cek Bansos”, masukkan data wilayah dan nama penerima manfaat sesuai KTP, lalu klik “Cari Data”.Melalui ATM Bank Himbara
Masukkan kartu KKS ke mesin ATM. Pilih bahasa, masukkan PIN, dan pilih menu “Informasi Saldo”. Klik “Cek Saldo” untuk melihat sisa dana bantuan.Melalui Mobile Banking
Buka aplikasi mobile banking bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BSI. Login menggunakan akun yang terdaftar, lalu pilih menu “Cek Saldo” atau “Riwayat Transaksi”.
Kriteria Penerima BPNT dan PKH 2026
Untuk mendapatkan bantuan sosial, masyarakat harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.
- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
- Bukan penerima pensiun yang memperoleh gaji rutin dari negara.
- Tidak memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Pentingnya Pembaruan Data
Pemerintah mengimbau masyarakat agar selalu memperbarui data kependudukan dan informasi kepesertaan. Hal ini bertujuan agar proses penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Ahli Kebijakan Sosial, Dr. Rina Widyastuti menekankan bahwa akses digital menjadi kunci efisiensi dalam distribusi bantuan sosial. “Dengan layanan digital, masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mengecek status bantuan. Ini memberikan kemudahan dan transparansi,” ujarnya.***
