Heboh Gaji Driver SPPG, DPRD Jatim Minta Pemerintah Buka Mata untuk Guru Honorer
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Polemik perbandingan gaji antara driver Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan guru honorer memantik sorotan tajam DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, menilai isu tersebut mencerminkan ketimpangan serius dalam sistem penggajian profesi yang sama-sama bekerja untuk negara.
Menurut Jairi, perdebatan di ruang publik seharusnya tidak dipandang sebagai kecemburuan sosial semata, melainkan alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesejahteraan aparatur dan tenaga layanan publik.
“Negara harus adil. Siapa pun yang mengabdi untuk kepentingan publik—baik driver SPPG, kepala SPPG, maupun guru—harus diperlakukan secara proporsional,” tegas Jairi, Minggu (12/1).
Politisi Partai Golkar itu menyoroti kemampuan Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut pegawai melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai, skema serupa semestinya juga bisa diterapkan bagi tenaga pendidik yang berada di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama.
“Kalau BGN bisa merekrut PPPK, seharusnya kementerian yang mengurusi pendidikan juga mampu. Kalau tidak, berarti ada persoalan serius dalam pendataan dan sistem rekrutmen guru,” ujarnya.
Jairi menyebut ada dua pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dibenahi pemerintah. Pertama, sistem perekrutan guru harus berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar hitung-hitungan rasio guru dan murid.
“Pendekatan rasio sering tidak menggambarkan kondisi nyata di daerah. Padahal kebutuhan guru tiap sekolah berbeda. Kalau kuotanya jelas, kualitas pendidikan dan beban anggaran juga bisa dikontrol,” jelasnya.
Kedua, ia meminta pemerintah mengevaluasi jumlah mata pelajaran di sekolah. Menurutnya, beban pelajaran yang terlalu banyak justru berdampak pada turunnya kualitas pembelajaran dan memicu praktik rekrutmen guru yang tidak berbasis kebutuhan.
“Kualitas harus diutamakan, bukan sekadar memenuhi jam pelajaran demi syarat penggajian. Guru direkrut karena dibutuhkan untuk mendidik, bukan untuk mengisi kekosongan administrasi,” tegasnya. (dk/ha)
Ketua DPD Golkar Tulungagung itu juga mengingatkan pemerintah agar lebih bijak dalam menampilkan kebijakan dan fasilitas bagi satu profesi, sementara profesi lain—seperti guru honorer—masih berjuang dengan upah minim.
“Jangan ada kesan negara memanjakan satu kelompok, sementara yang lain dibiarkan tertinggal. Semua mengabdi untuk negeri ini dan layak diperlakukan secara adil,” pungkas Jairi.
