DPRD Surabaya: Pendekatan Inovatif dalam Pengelolaan Parkir Cegah PAD Bocor

DIAGRAMKOTA.COM – Penerapan sistem voucher parkir di Kota Surabaya menjadi langkah inovatif yang menarik perhatian masyarakat dan kalangan pengambil kebijakan. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah, kebijakan ini juga bertujuan untuk menata sistem parkir secara lebih terstruktur dan rapi.

Mengatasi Praktik Pungli dengan Sistem Non-Tunai

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan parkir konvensional adalah maraknya praktik pungutan liar (pungli). Hal ini sering kali terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam proses pembayaran dan kurangnya pengawasan yang efektif. Dengan penerapan voucher parkir, pemerintah kota berupaya meminimalkan risiko tersebut. Voucher digunakan sebagai alat pembayaran yang tidak bisa dibawa oleh petugas parkir, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo, menyambut positif langkah ini. Ia menilai bahwa sistem voucher dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi masalah pungli. “Dengan adanya voucher parkir ini kan untuk menekan pungutan liar juga. Kemarin kami juga sudah punya beberapa program bersama rekan-rekan aparat penegak hukum untuk penertiban,” ujarnya.

Evaluasi Awal untuk Meningkatkan Efektivitas

Meskipun sistem voucher parkir masih dalam tahap penerapan, Bagas menekankan pentingnya evaluasi awal. Ia menilai bahwa hasil nyata dari kebijakan ini baru akan terlihat setelah beberapa minggu atau bulan. “Ini kan masih baru. Kami belum bisa langsung melihat apakah bisa meningkatkan PAD atau menekan kebocoran secara signifikan. Tapi mungkin setelah berjalan satu minggu, dua minggu, sampai sebulan, sudah mulai terlihat tolok ukurnya,” katanya.

Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah kota dalam melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem voucher parkir benar-benar efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pendapatan daerah serta menata sistem parkir secara lebih baik.

Potensi sebagai Pilot Project Nasional

Bagas optimis bahwa kebijakan voucher parkir di Surabaya bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Ia menilai bahwa model ini memiliki potensi besar untuk diadopsi secara nasional. “Kelihatannya ini baru pertama di Indonesia ya. Jadi kalau berhasil, ini bisa jadi pilot project nasional,” ujarnya.

Penerapan voucher parkir tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan transparan, pengguna jalan akan merasa lebih nyaman dan aman saat menggunakan fasilitas parkir.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penertiban

Selain pemerintah kota, peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam menjaga kondusivitas pelaksanaan kebijakan parkir. Bagas menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang aktif melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan parkir. “Kami apresiasi pemerintah kota dan aparat penegak hukum yang terus menjaga kondusivitas Surabaya. Hampir tiap minggu kepolisian menindaklanjuti pelanggaran tipiring terkait parkir,” katanya.

Penindakan tegas terhadap pelanggaran aturan parkir akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan. Selain itu, hal ini juga menjadi indikator bahwa pemerintah kota serius dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan parkir.

Masa Depan Pengelolaan Parkir Berbasis Digital

Dengan semakin berkembangnya teknologi, pengelolaan parkir berbasis digital seperti voucher parkir menjadi tren yang semakin diminati. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga memudahkan pengguna jalan dalam melakukan pembayaran.

Bagas berharap bahwa penerapan voucher parkir dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus memperkuat tata kelola parkir yang transparan dan modern. “Ini bisa jadi dengan adanya voucher ini penataan parkir tepi jalan umum akan lebih rapi. Ini hampir sama seperti di BUMN atau Pertamina yang menggunakan voucher untuk pembelian BBM,” ujarnya.***