DPRD Surabaya Kawal Implementasi Parkir Digital di Surabaya: Tantangan dan Harapan Masa Depan

DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya sedang menjalani transformasi besar-besaran dalam pengelolaan parkir. Dengan penerapan sistem digital, kota ini berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memberikan kepastian bagi para petugas parkir.

Pembenahan Sistem Parkir yang Mengubah Kebiasaan

Penggunaan sistem parkir nontunai telah mencapai titik di mana kebijakan ini tidak bisa mundur lagi. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah menon-aktifkan izin 600 juru parkir (jukir) yang belum membuat rekening Bank Jatim. Menurut Eri Irawan, anggota DPRD Surabaya, tindakan ini merupakan langkah tegas yang diperlukan agar semua proses dapat berjalan secara tertib dan terpantau.

“Tindakan ini sudah tepat karena tujuannya adalah mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir,” ujarnya. “Dengan sistem digital, semua transaksi akan tercatat secara langsung ke rekening pemerintah, sehingga menghindari potensi penyimpangan.”

Proses Transisi yang Berjalan Lancar

Saat ini, proses transisi sedang berlangsung dengan para jukir mulai mengaktifkan rekening baru agar bisa masuk dalam skema parkir digital. Targetnya adalah 1.000 petugas parkir yang terintegrasi dalam sistem ini. Eri Irawan optimis bahwa jumlah tersebut akan tercapai dalam waktu dekat.

“Kita harapkan semua jukir bisa segera bergabung. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tapi juga kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pembagian hasil yang lebih adil dan transparan,” katanya.

Sistem Bagi Hasil yang Sesuai Regulasi

Sistem bagi hasil 60:40 antara pemerintah daerah dan jukir telah disepakati sebagai mekanisme yang sesuai dengan peraturan. Pendapatan dari parkir non tunai digunakan untuk memperkuat PAD Surabaya, sementara sisanya dialokasikan kepada jukir melalui transfer langsung ke rekening masing-masing.

Menurut Eri Irawan, pengharusan jukir mengaktifkan rekening juga bertujuan untuk memastikan pendataan yang lebih rapi dan akurat. Hal ini akan memudahkan pengelolaan pembagian hasil tanpa campur tangan pihak ketiga.

Kendala dan Upaya Penyelesaian

Meski ada progres, masih ada kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat yang masih sering menggunakan uang tunai. Eri Irawan mengakui bahwa ini menjadi tantangan besar, tetapi ia yakin kondisi ini akan berubah seiring waktu.

“Saya kira ini hanya soal pembiasaan saja. Dalam 3 hingga 4 bulan ke depan, sistem ini diharapkan sudah optimal dan menjadi salah satu target utama wali kota yang dikawal penuh oleh DPRD tahun ini,” tambahnya.

Peran Dishub dalam Pengawasan dan Pengembangan

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menyampaikan bahwa digitalisasi parkir bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi. Sistem ini memungkinkan seluruh transaksi tercatat langsung ke rekening pemerintah, sehingga menghindari potensi penyimpangan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung program ini dengan menggunakan metode pembayaran non-tunai seperti e-money dan QRIS. Jika tetap mengabaikan aturan, Dishub akan mencabut izin serta kartu tanda anggota (KTA) jukir dan menggantinya dengan petugas baru.

“Dalam skema ini, 60 persen pendapatan masuk ke kas daerah dan 40 persen untuk jukir, dengan transaksi dilakukan melalui transfer. Kami akan mengganti jukir yang izinnya dibekukan jika tidak ada respons lanjutan,” ujar Trio Wahyu Bowo.

Tantangan dan Peluang Masa Depan

Implementasi sistem parkir digital di Surabaya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem yang lebih modern dan transparan. Meskipun ada tantangan, seperti pembiasaan masyarakat dan penyesuaian kebiasaan jukir, upaya yang dilakukan menunjukkan arah yang jelas menuju keberlanjutan dan keadilan.

Eri Irawan dan Trio Wahyu Bowo bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dengan dukungan penuh dari DPRD dan Dishub, harapan besar terletak pada pengoptimalan sistem ini dalam beberapa bulan ke depan.***