Temuan Pemkot Surabaya: 70 Persen Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh Bukan dari Keluarga Miskin
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIDAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya mengungkap temuan yang mengejutkan terkait penerima beasiswa Pemuda Tangguh. Dari total penerima beasiswa, sebanyak 70 persen tidak berasal dari keluarga miskin. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.
Penyebab Kecurangan dalam Penyaluran Beasiswa
Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menjelaskan bahwa mayoritas penerima beasiswa tersebut masuk melalui jalur mandiri. Jalur ini biasanya ditempuh oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial lebih baik. Namun, peraturan wali kota (perwali) menyebutkan bahwa beasiswa hanya diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Lah, ini yang 70 persen itu adalah mandiri. Ketika mandiri itu pasti ada uang gedung. Baru uang UKT. Mangkanya UKT-nya pasti tinggi,” jelas Eri.
Temuan ini memicu tindakan dari Pemkot Surabaya untuk melakukan pemangkasan beasiswa. Kini, besaran bantuan yang diberikan telah diubah menjadi Rp2,5 juta per semester. Langkah ini dilakukan agar alokasi dana bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
Tindakan Pemkot untuk Menertibkan Penggunaan Dana Beasiswa
Menurut Eri, temuan ini berasal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh inspektorat. Inspektorat melakukan investigasi lebih lanjut untuk menelusuri dugaan kecurangan yang menyebabkan penerima beasiswa tidak sesuai dengan target awal.
“Mangkanya dari temuan-temuan inspektorat itu saya meminta untuk memeriksa BPK,” tambahnya.
Pemerintah kota juga memastikan bahwa pemangkasan beasiswa tidak akan menghilangkan akses pendidikan gratis bagi mahasiswa yang benar-benar tidak mampu. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tetap berdampak positif pada masyarakat yang membutuhkan.
Komentar dari Narasumber Terkait
Eri Cahyadi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan terus memantau dan menertibkan penggunaan dana beasiswa agar tidak disalahgunakan.
“Kita sampai ini yang melakukan adalah di dinas terkait verifikasi dan lain-lainnya,” ungkapnya.
Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini menunjukkan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi dalam program-program sosial. Tanpa adanya mekanisme yang ketat, risiko penyalahgunaan dana dan ketidakadilan akan semakin tinggi.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Meski ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini, Pemkot Surabaya tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil akan membawa perubahan positif. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif masyarakat, harapan besar diarahkan agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.***
Saat ini belum ada komentar