Rocky Gerung di Surabaya: Kota Bisa Menyelamatkan Republik, atau Justru Menguburnya

DIAGRAMKOTA.COM – Lebih dari 800 warga, mayoritas anak muda, memadati Balai Budaya di kawasan Alun-Alun Surabaya, Sabtu (17/1/2026). Mereka datang untuk menyimak diskusi publik bertema “Kemanusiaan dan Tata Peradaban Kota”, yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas latar belakang.

Forum ini menghadirkan Rocky Gerung, Tri Rismaharini, Airlangga Pribadi, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang membuka acara. Diskusi berjalan dinamis, memadukan refleksi filosofis, kritik kebijakan, hingga tantangan masa depan kota dalam pusaran krisis lingkungan dan demokrasi.

Solidaritas Kesemestaan dan Kota yang Mendengar

Di hadapan ratusan peserta, sosiolog Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi menekankan bahwa peradaban kota tidak bisa dilepaskan dari prinsip solidaritas kesemestaan—hubungan timbal balik antara manusia dan alam.

“Dalam solidaritas kesemestaan, ada ekosistem manusia dan lingkungan yang hidup berdampingan. Surabaya menunjukkan itu lewat taman kota, hutan kota, hingga kawasan mangrove yang tumbuh bersama kehidupan urban,” jelas Airlangga.

Namun ia mengingatkan, tata kelola kota tidak cukup hanya bertumpu pada desain fisik dan kebijakan formal. Demokrasi partisipatif tetap menjadi syarat utama.

“Eksekutif dan legislatif bisa merumuskan kebijakan, tapi pembangunan tak akan bermakna tanpa suara rakyat. Sebaliknya, suara masyarakat juga tak akan berdaya tanpa kehendak politik pemerintah untuk mendengarkan dan menjalankan,” tegasnya.

Airlangga juga menggarisbawahi peran strategis ekosistem mangrove yang bukan hanya menyerap karbon dan mencegah abrasi, tetapi menjadi penyangga ekologis jangka panjang bagi Surabaya sebagai kota pesisir.

Rocky Gerung: Pohon Adalah Infrastruktur Pertama Kehidupan

Isu lingkungan kemudian diperdalam oleh Rocky Gerung, yang menyebut langkah penanaman mangrove di Surabaya—yang digagas sejak era kepemimpinan Tri Rismaharini—sebagai kontribusi penting bagi masa depan ekologis Indonesia.

“Penanaman mangrove itu seperti menciptakan paru-paru baru bagi Indonesia, ketika paru-paru utama kita di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sudah rusak,” ujar Rocky.

Filsuf politik ini menekankan bahwa satu pohon bukan sekadar objek hijau, melainkan fondasi ekologi.

“Menanam pohon berarti menghidupkan ekosistem. Burung, serangga, hingga cacing mendapat rumahnya. Pohon adalah infrastruktur pertama kehidupan—ia sungai vertikal, tempat air mengalir, menguap, lalu kembali ke tanah,” tuturnya.

Rocky menegaskan, krisis lingkungan bukan lagi isu lokal atau nasional, melainkan persoalan global. Ia bahkan mengutip pengalamannya saat mengajar di luar negeri.

“Saat saya mengajar di Warsawa, seorang mahasiswa mengkritik program hilirisasi. Tapi masalah sebenarnya ada di hulu—di kekotoran politik,” katanya, menyentil relasi antara kebijakan ekonomi dan etika kekuasaan.

Kota: Penyangga Peradaban atau Mesin Penghancur?

Berbicara tentang kota, Rocky melontarkan kritik tajam: kota bisa menjadi puncak peradaban, tetapi juga berpotensi membatalkannya.

“Kota adalah kelengkapan peradaban hidup, tapi juga bisa menghancurkan peradaban itu sendiri. Lihat saja proyek IKN, ketika dana pendidikan tersedot ke sana dan akhirnya mangkrak,” ucapnya.

Menurut Rocky, ada tiga elemen dasar kota beradab: taman, trotoar, dan perpustakaan—dan Surabaya dinilainya telah memiliki ketiganya. Ia menyoroti taman kota bukan sekadar fasilitas publik, tetapi ruang pemulihan psikologis warga.

“Taman adalah perluasan ruang batin. Ia meredakan ketegangan hidup kota yang makin padat dan kompetitif,” ujarnya.

Lebih jauh, Rocky menyinggung sejarah Surabaya sebagai kota dengan kelengkapan intelektual, ekonomi, bahkan jejak intelijen internasional di masa lalu.

“Ingatan sejarah itu harus dirawat. Dari Surabaya, kita bisa memproyeksikan masa depan, bahkan membentuk kembali republik yang hancur ini,” katanya.

Pertanyaan Terbuka untuk Generasi Muda

Menutup paparannya, Rocky melemparkan pertanyaan reflektif kepada audiens muda yang memenuhi ruangan.

Apakah Surabaya berani mengambil risiko menjadi peneduh republik?
Apakah partai-partai politik hari ini masih mampu berbicara tentang solidaritas kemanusiaan, etika lingkungan, dan keamanan global?
Ataukah demokrasi justru akan dibuat murah dengan menjual kedaulatan rakyat, misalnya lewat wacana pemilihan presiden melalui DPR?

Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara—menjadi penanda bahwa diskusi ini bukan sekadar forum wacana, melainkan ajakan berpikir ulang tentang arah kota, negara, dan peradaban. [edg]