DPRD Surabaya: Kebijakan Bantuan Pendidikan UKT Dinilai Berisiko Tinggi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemangkasan bantuan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menimbulkan kekhawatiran dari kalangan legislatif. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyampaikan peringatan keras terhadap potensi putusnya kuliah mahasiswa akibat penyesuaian nominal bantuan uang kuliah tunggal (UKT).
Data Mahasiswa Terdampak Perubahan Kebijakan
Menurut data yang diperoleh, sekitar 2.437 mahasiswa di Kota Surabaya harus mendapatkan pendampingan khusus. Dari jumlah tersebut, sekitar 600 mahasiswa memiliki tagihan UKT di bawah Rp 2,5 juta, sehingga tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan. Namun, sebanyak 1.700 mahasiswa lainnya memiliki besaran UKT yang melebihi nominal bantuan yang diberikan.
Ajeng menjelaskan bahwa kelompok ini paling rentan mengalami kesulitan ekonomi. “Kondisi ekonomi keluarga bersifat dinamis. Mungkin saat masuk kuliah mereka tidak termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan, tetapi sekarang kondisinya berubah,” ujarnya.
Peringatan untuk Pemkot Surabaya
Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap kelompok mahasiswa tersebut. Ia meminta Pemkot Surabaya untuk memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena kurangnya bantuan pendidikan.
“Jangan sampai ada yang terputus kuliahnya akibat penyesuaian bantuan pendidikan sebesar Rp 2,5 juta tersebut,” tegas Ajeng.
Tanggapan dari Wali Kota Surabaya
Wali Kota Surabaya telah memberikan jaminan bahwa bantuan pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera akan tetap aman. Namun, beberapa isu seperti penyusupan beasiswa dan kesalahan sasaran masih menjadi perhatian serius.
Beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya menunjukkan bahwa sebagian besar penerima beasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akurasi data dalam distribusi bantuan pendidikan.
Tantangan dan Solusi yang Diperlukan
Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara bantuan yang diberikan dan biaya hidup yang semakin meningkat. Dengan situasi ekonomi yang fluktuatif, banyak keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, termasuk biaya pendidikan.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan alokasi anggaran pendidikan, penguatan sistem monitoring, dan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perlu adanya program pendampingan khusus bagi mahasiswa yang berada di bawah garis kemiskinan.
Rekomendasi dari Legislatif
Komisi D DPRD Surabaya merekomendasikan agar Pemkot Surabaya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan bantuan pendidikan. Selain itu, diperlukan pula koordinasi dengan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa yang membutuhkan mendapatkan dukungan yang layak.
Ajeng juga menyarankan agar Pemkot Surabaya mempertimbangkan skema bantuan tambahan, seperti beasiswa khusus atau subsidi langsung, untuk membantu mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Kesimpulan
Perubahan kebijakan bantuan pendidikan di Surabaya harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dan transparan, Pemkot Surabaya dapat memastikan bahwa semua mahasiswa tetap memiliki akses yang layak terhadap pendidikan.
Saat ini belum ada komentar