Politikus PDIP Soroti Kenaikan Harga Pangan Akibat MBG

DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menganggap pemerintah belum menyusun sistem yang tepat untuk menghadapi dampak rantai pasok dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena perencanaan yang kurang memadai, Edy menyatakan, harga bahan pangan pokok seperti ayam dan telur meningkat tajam, mengurangi kemampuan beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan keluarga dengan penghasilan tidak tetap.

Menurut politikus PDIPdi sini, program MBG seharusnya diiringi perhitungan yang matang mengenai kebutuhan bahan baku setiap wilayah. Edy merujuk data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan inflasi pangan pada Oktober(month to month) mencapai 0,28 persen, salah satu komoditas yang berkontribusiinflasi yaitu telur ayam petelur (4,43 persen) dan daging ayam petelur (1,13 persen).

“Program MBG seharusnya diiringi perhitungan matang mengenai kebutuhan bahan baku di setiap wilayah. Setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang berdiri berarti menambah kebutuhan ayam, telur, ikan, sayur, dan buah. Jumlahnya bisa dihitung, namun jika pemerintah tidak mempersiapkannya, dampaknya adalah kekurangan pasokan dan harga yang meningkat,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 November 2025.

Edy menyebutkan bahwa rantai pasok pangan merupakan jantung keberhasilan MBG. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. “Pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah secara aktif agar dapat memotivasi para petani, peternak, pembudidaya ikan, serta nelayan setempat. Jangan sampai bahan baku justru diambil dari luar daerah atau bahkan diimpor,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, Edy mendorong pemerintah untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar para petani dan peternak kecil dapat meningkatkan kemampuan produksinya. Dengan pinjaman yang bersifat lunak ini, Edy berharap petani hingga nelayan bisa memanfaatkannya sekaligus meningkatkan hasil produksinya. “Terlebih lagi, Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan dalam pendistribusian dana yang terendap di Bank Indonesia sekitar Rp 200 triliun. Dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk memperkuat perekonomian di sektor pangan, bukan hanya menunggu campur tangan pasar,” katanya.

Selain itu, Edy mengajak pemerintah daerah untuk menjadi perantara antara petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya ikan dengan SPPG agar hasil panen mereka dapat terserap. Selain itu, menurut Edy, para peternak hewan juga harus didukung dalam penerbitan nomor kontrol veteriner (NKV) guna memastikan kebersihan dan sanitasi. “Jika hal ini dilaksanakan maka perputaran ekonomi akan berjalan lancar. Dampak ekonomi dari program MBG akan dirasakan,” katanya.

Edy juga mengkritik pernyataan pemerintah yang menyebut kenaikan harga ayam dan telur sebagai tanda keberhasilan MBG. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan logika yang salah. “Keberhasilan program sosial tidak bisa diukur dari kenaikan harga bahan makanan. Justru sebaliknya, indikator keberhasilannya adalah MBG dapat dirasakan oleh penerima manfaat dengan aman dan harga tetap stabil. Jika masyarakat kesulitan membeli telur, itu berarti ada masalah serius dalam desain rantai pasoknya,” katanya.

Ia kemudian memberikan contoh kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang memiliki 125 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Untuk memenuhi kebutuhan telur di daerah tersebut, menurut Edy, dibutuhkan sekitar 500.000 ekor ayam petelur, sementara peternak setempat hanya mampu menyediakan 200.000 ekor.

Kekurangan 300.000 ekor tersebut menyebabkan pasokan harus diambil dari kabupaten lain, meningkatkan biaya pengiriman, dan mengurangi ketersediaan telur di daerah asal. Belum lagi membahas kebutuhan ikan, sayur, atau buah. “Pemerintah seharusnya mampu memprediksi dan menutup celah-celah seperti ini jauh sebelum program dilaksanakan,” kata anggota legislatif dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Edy mengingatkan bahwa kini kelas pekerja dan masyarakat yang bukan penerima MBG menjadi kelompok yang paling terkena dampaknya. “Buruh pabrik, guru honorer, tenaga kesehatan kontrak, hingga penjual warteg semua harus menghabiskan lebih banyak uang hanya untuk kebutuhan pokok. Kenaikan tekanan daya beli masyarakat seperti ini tidak baik dan memerlukan solusi segera,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Edy mendorong pemerintah agar menyusun peta produksi dan kebutuhan pangan di setiap wilayah agar menghindari kekosongan persediaan. Ia juga menekankan perlunya kerja sama antara peternak, koperasi, dan pemerintah daerah, serta membangun cadangan pangan lokal di setiap kabupaten. “Subsidi pakan, fasilitas logistik, dan insentif produksi dapat menjadi cara untuk menjaga harga tetap stabil tanpa merusak usaha masyarakat kecil,” kata Edy.