Fiskal Tertekan, PKS Minta Pemprov Prioritaskan Pangan dan Layanan Dasar di 2026

DIAGRAMKOTA.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jatim memastikan sektor pangan dan layanan dasar tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026. Permintaan ini disampaikan usai fraksi menyetujui Raperda APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna pada meski kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tekanan berat.(17/11/25)

Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, mengungkapkan bahwa pembahasan APBD tahun ini berlangsung efektif, namun diliputi situasi fiskal yang menantang akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

“Tekanan fiskal yang terjadi setelah pemangkasan TKD seharusnya tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan layanan dasar berkualitas bagi masyarakat,” tegas Lilik dalam penyampaian pendapat akhir fraksi.

Pendapatan Daerah Turun Hampir 7 Persen

Dalam struktur APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan turun dari Rp28,26 triliun menjadi Rp26,30 triliun, atau merosot 6,94 persen. Penurunan terbesar berasal dari berkurangnya Dana Transfer Umum (DTU) dari pusat.

Belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp29,65 triliun menjadi Rp27,21 triliun. Defisit sebesar Rp916,73 miliar akan ditutupi melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA 2025.

PKS Dorong Penguatan PAD dan Pembenahan BUMD

Melihat kondisi anggaran yang menyempit, PKS mendesak Pemprov Jatim untuk lebih agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup:

• Pembenahan tata kelola BUMD
• Optimalisasi pemanfaatan aset dan penyelesaian aset idle
• Peningkatan intensifikasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
• Penguatan koordinasi dengan aparat hukum untuk mencegah kebocoran pajak

Lilik menegaskan bahwa insentif pajak bagi kelompok masyarakat rentan harus tetap dipertahankan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.

Pangan dan Layanan Dasar Jadi Fokus Utama

PKS menempatkan ketahanan pangan sebagai sektor strategis yang harus terus diperkuat mengacu pada tema RKPD 2026. Program seperti Jatim Agro, Jatim Sejahtera, dan Jatim Kerja diharapkan menjadi motor peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan.

Sementara itu, di sektor layanan dasar, PKS mendesak pemprov mempertahankan alokasi:

• Pendidikan minimal 20 persen
• Belanja kesehatan yang meningkat
• Infrastruktur publik minimal 40 persen

Fraksi juga menyoroti pentingnya upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui layanan kesehatan, beasiswa pendidikan, penguatan program penurunan stunting, dan bantuan sosial produktif.

Pembangunan Infrastruktur Tidak Boleh Terhambat

Walaupun ruang fiskal menurun, PKS menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan. Prioritas yang disoroti meliputi:

• Perbaikan jalan dan jembatan
• Penguatan jaringan irigasi
• Peningkatan fasilitas pelabuhan
• Pengembangan sarana pendidikan
• Perluasan layanan Trans Jatim ke wilayah Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura

Tetap Setujui APBD 2026 dengan Catatan Kritis

Di akhir penyampaiannya, fraksi PKS menyatakan tetap mendukung pengesahan APBD Jatim 2026, namun dengan penegasan bahwa pemerintah provinsi harus fokus pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS menyetujui pengesahan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026,” ujar Lilik menutup pidatonya. (Dk/yud)