Purbaya Jelaskan Dana Rp70 Triliun MBG: Belum Pernah Cair, Bukan Dikembalikan

Penjelasan Menteri Keuangan Mengenai Pengembalian Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan terkait isu pengembalian anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan dengan awak media, ia menjelaskan bahwa dana yang dikembalikan sebenarnya merupakan dana cadangan yang belum pernah dicairkan ke BGN. Hal ini menunjukkan bahwa dana tersebut tidak benar-benar ada di tangan lembaga tersebut.

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa telah mengembalikan dana sebesar Rp 70 triliun dari total anggaran MBG. Untuk tahun 2025, alokasi awal program ini mencapai Rp 71 triliun, ditambah dana standby sebesar Rp 100 triliun. Namun, Purbaya menegaskan bahwa dana yang dikembalikan adalah permintaan tambahan yang tidak disetujui anggarannya.

“Dana tersebut berasal dari anggaran yang pernah diminta sebelumnya namun belum dialokasikan. Jadi, uangnya memang tidak ada betulan,” jelas Purbaya saat konferensi pers APBN Kita, Selasa, 14 Oktober 2025.

Anggaran MBG awal senilai Rp 71 triliun sudah dialokasikan ke BGN, tetapi realisasinya hingga 3 Oktober 2025 masih rendah. Hanya sekitar Rp 20,6 triliun atau 29 persen dari pagu yang telah terserap. Purbaya menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan penyerapan anggaran berjalan secara optimal.

“Programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih baik lagi dalam hal penyerapan anggaran,” ujarnya.

Selain BGN, beberapa kementerian dan lembaga lain juga mengalami serapan anggaran yang rendah. Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki rasio serapan sebesar 48,2 persen, sementara Kementerian Pertanian hanya mencapai 32,8 persen.

Menurut laporan resmi BGN, dari alokasi Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, total sebesar Rp 99 triliun sudah terserap. Sementara itu, sekitar Rp 70 triliun “dikembalikan” karena kemungkinan besar tidak akan terserap pada tahun ini. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran dan memperkuat kebutuhan untuk evaluasi serta perbaikan sistem pencairan dana.

Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran

Masalah serapan anggaran yang rendah menjadi tantangan bagi berbagai instansi pemerintah. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, proses administratif yang rumit, serta kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan program. Dengan kondisi ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian anggaran dan memastikan penggunaan dana yang optimal.

Purbaya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia menyarankan agar setiap instansi melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dan mengidentifikasi hambatan yang muncul. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Selain itu, perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua pihak memahami target dan tujuan dari setiap program. Dengan kerja sama yang lebih baik, diharapkan serapan anggaran dapat meningkat dan manfaat dari program-program pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Untuk mengatasi masalah serapan anggaran yang rendah, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknis dari para pegawai di berbagai instansi. Kedua, penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar bisa melacak progres realisasi anggaran secara real-time. Ketiga, pemberian insentif bagi instansi yang berhasil meningkatkan serapan anggaran.

Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, dana yang dialokasikan tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.