Singgih Afifa Putra / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0
DIAGRAMKOTA.COM – Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, telah menjadi pemicu transformasi besar di berbagai sektor ekonomi. Dari lini produksi pabrik hingga proses administratif di perkantoran, perubahan ini membawa tantangan baru bagi tenaga kerja dan perusahaan. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tiga strategi utama untuk memastikan ketenagakerjaan Indonesia tetap tangguh dan adaptif di tengah era digital.
1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja sebagai Prioritas Utama
Peningkatan keterampilan pekerja menjadi langkah pertama yang dicanangkan pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa kemajuan teknologi mengharuskan pekerja untuk terus belajar dan beradaptasi. “Keterampilan yang dibutuhkan industri terus berubah, sehingga pelatihan harus menyelaraskan dengan kebutuhan nyata dunia usaha,” ujarnya dalam acara diskusi bersama mitra dan pemasok Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Untuk mewujudkan hal ini, Kemnaker memperkuat dua program utama: Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Kedua program ini dirancang untuk menghubungkan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya.
Kurikulum pelatihan tidak lagi bersifat teoritis semata, melainkan menggabungkan pembelajaran langsung dengan praktik di lingkungan industri. Yassierli menyerukan agar perusahaan turut serta dalam penyusunan materi pelatihan agar hasilnya benar-benar relevan dengan realita lapangan kerja. “Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya siap langsung bekerja tanpa perlu pelatihan tambahan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pelatihan bagi penyandang disabilitas. Dengan menyediakan kurikulum dan fasilitas pelatihan yang disesuaikan secara khusus, Kemnaker berkomitmen menciptakan ruang kerja inklusif yang mendukung partisipasi semua warga negara.
2. Meningkatkan Produktivitas Melalui Kolaborasi Industri dan Institusi
Tidak cukup hanya memiliki tenaga kerja yang terampil. Produktivitas perusahaan juga ditentukan oleh efisiensi sistem kerja, kualitas proses bisnis, dan inovasi produk. Yassierli menjelaskan bahwa keterampilan individu belum tentu menjamin hasil tinggi jika struktur organisasi dan proses operasional tidak optimal.
Untuk menjawab tantangan ini, Kemnaker menjalin kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO), lembaga regional yang fokus pada peningkatan produktivitas di Asia Pasifik. Kolaborasi ini mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas, pendampingan perusahaan dalam mereformasi proses bisnis, serta dukungan dalam pengembangan produk dan kebijakan internal perusahaan.
Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab peningkatan produktivitas bukan hanya pada pekerja, tetapi juga pada manajemen perusahaan. Perusahaan diminta untuk meninjau ulang cara kerja mereka dan memastikan teknologi seperti AI digunakan secara strategis untuk mendukung efisiensi, bukan sekadar menggantikan manusia.
3. Perlindungan Hak Tenaga Kerja dalam Era Digital
Seiring dengan peningkatan daya saing industri, pemerintah juga menegaskan pentingnya perlindungan hak pekerja. Yassierli menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh diartikan sebagai pengorbanan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar buruh.
Salah satu langkah konkret adalah implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026. UU ini menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan mencabut sebagian pasal dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan fokus pada aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengawasan ketenagakerjaan.
Di samping itu, Kemnaker juga mengembangkan Industrial Relations Maturity Framework atau Kerangka Maturitas Hubungan Industrial. Kerangka ini menjadi alat evaluasi dan arahan bagi perusahaan dan serikat pekerja untuk membangun hubungan kerja yang lebih harmonis, transparan, dan kolaboratif—terutama saat perusahaan menerapkan teknologi baru.
Yassierli mengapresiasi inisiatif Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem mitra dan pemasok yang kuat. Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh bagaimana perusahaan besar dan jaringan pasokannya bisa saling mendukung dalam upaya peningkatan keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja.
