Oleh: Aznil Tan (Direktur Eksekutif Migrant Watch)
DIAGRAMKOTA.COM – Tulisan ini lahir saat saya membaca berita tentang Wapres (saya ogah menyebut namanya) yang memantau arus balik mudi lewat CCTV. Aksi simbolik yang entah keberapa kalinya ini semakin menggoyahkan kewarasan saya dalam menalar bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan. Ekspektasi paling minim terhadap kepemimpinan pun terasa terus-menerus dikhianati.
Sudah saatnya para buzzer sadar bahwa menyelamatkan negeri ini jauh lebih penting daripada membela individu yang justru bisa menjerumuskan bangsa ke jurang yang lebih dalam.
Di tengah tekanan ekonomi global yang kian memuncak akibat eskalasi perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, Indonesia menghadapi realitas pahit di dalam negeri.
Pertumbuhan ekonomi melambat, daya beli masyarakat melemah, dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerpa berbagai sektor industri—mulai dari tekstil, alas kaki, hingga manufaktur. Satu per satu pabrik berguguran.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 60 persen angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal—tanpa perlindungan sosial dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat lebih dari 5 persen, dan puluhan juta lainnya terjebak dalam pekerjaan berbasis gig economy yang kerap dieksploitasi tanpa kepastian masa depan.
Kelas menengah ke bawah menjerit. Harga kebutuhan pokok tak kunjung stabil. Upah stagnan. Dan lapangan kerja terus menyusut seiring derasnya arus otomatisasi dan langkah efisiensi biaya produksi oleh korporasi besar.
Di tengah situasi yang membutuhkan kehadiran pemimpin visioner—yang mampu merancang strategi ketahanan nasional, melindungi pekerja rentan, serta menjadi corong harapan rakyat—publik justru disuguhi pemandangan ironis: Wakil Presiden Republik Indonesia duduk di ruang pemantauan CCTV, meninjau arus balik Lebaran. Aksi simbolik itu kemudian dipublikasikan luas ke media, seolah menjadi pencapaian penting kenegaraan.
Kegiatan serupa bukan kali ini saja terjadi. Mulai dari pembagian makanan gratis di sekolah, peninjauan lokasi banjir, hingga seremoni seremoni lainnya yang secara substansi tidak menjawab persoalan-persoalan strategis bangsa. Semua hadir dalam bingkai publisitas, bukan kebijakan. Dalam narasi pertunjukan, bukan perencanaan jangka panjang.
Padahal, posisi Wakil Presiden secara konstitusional bukan hanya pelengkap administratif. Ia adalah pemimpin politik, pengambil keputusan, dan penggerak koordinasi lintas sektor. Namun yang tampak hari ini justru sebaliknya: ketiadaan suara dalam kebijakan penting, absennya inisiatif strategis, dan hilangnya peran dalam diskursus publik.
