DPRD Surabaya Soroti 201 Siswa Diduga Keracunan MBG, Imam Syafi’i Semprot Pemerintah Pusat
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 51 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Surabaya yang digelar Rabu (13/5/2026)(dk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya memanas setelah dugaan keracunan massal yang menimpa 201 siswa memicu kritik tajam dari anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Rabu (13/5/2026), Imam menilai tata kelola program MBG yang dikendalikan pemerintah pusat berjalan amburadul dan minim koordinasi dengan pemerintah daerah.
Ia menyebut pemerintah daerah hanya dijadikan pihak yang turun tangan ketika masalah muncul di lapangan.
“Daerah ini cuma jadi pemadam kebakaran. Semuanya dari pusat,” tegas Imam dalam forum RDP.
Dinas Pendidikan dan Kesehatan Disebut Tidak Dilibatkan
Politisi senior DPRD Surabaya itu juga menyoroti minimnya pelibatan perangkat daerah sejak awal pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan Kota Surabaya tidak memiliki ruang dalam menentukan mekanisme distribusi, dapur penyedia makanan, hingga penerima manfaat program.
“Dinas Pendidikan kami tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba program jalan, kami yang disuruh bereskan,” sindirnya.
Imam menilai kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program berskala besar yang menyasar ribuan pelajar.
DPRD Soroti Dugaan Dapur Tak Layak dan Temuan Salmonella
Tak hanya mengkritik aspek koordinasi, Imam juga membeberkan temuan yang dinilainya serius terkait kelayakan dapur penyedia MBG.
Ia menyebut terdapat indikasi sanitasi dapur yang buruk hingga dugaan temuan bakteri berbahaya pada salah satu juru masak.
“Dapurnya tidak sehat. Tukang masaknya setelah diperiksa ternyata mengandung salmonella,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena menyangkut keamanan pangan dalam program nasional yang menyasar siswa sekolah.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait hasil laboratorium maupun sumber pasti kontaminasi yang menyebabkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan.
Pemkot Surabaya Disebut Kesulitan Lakukan Pengawasan
Imam juga mengaku pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Namun menurutnya, sistem birokrasi yang terpusat membuat intervensi daerah menjadi terbatas.
“Kami sudah berikhtiar, tapi susahnya minta ampun karena harus lapor pusat. Padahal daerah punya SDM lengkap,” ujarnya.
Ia menilai daerah seharusnya diberikan ruang lebih besar dalam proses pengawasan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
201 Siswa Terdampak, Tujuh Sempat Dirawat Inap
Sementara itu, Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, mengakui adanya insiden dugaan keracunan makanan dalam program MBG tersebut.
Ia menyampaikan permintaan maaf kepada para siswa, orang tua, dan sekolah yang terdampak.
Menurut Kusmayanti, kasus mulai terdeteksi pada 11 Mei 2026 setelah sejumlah sekolah melaporkan siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan program MBG.
Sebanyak 10 sekolah disebut terdampak, dengan total 201 siswa mengalami gejala gangguan kesehatan. Dari jumlah tersebut, tujuh siswa sempat menjalani perawatan inap sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.
“Ini kejadian pertama di Surabaya,” katanya.
DPRD Sebut Kasus MBG Jadi Alarm Evaluasi Nasional
Bagi Imam Syafi’i, kasus ini bukan sekadar insiden teknis biasa. Ia menilai kejadian tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi total tata kelola program MBG.
Menurutnya, program berskala nasional tidak bisa dijalankan secara sepihak tanpa pelibatan aktif pemerintah daerah yang memahami kondisi lapangan.
“Kalau koordinasi tidak dibangun sejak awal, yang terjadi akhirnya daerah hanya menerima dampak dan menyelesaikan persoalan ketika krisis muncul,” tandasnya.***
