Pemerintah dan DPR Setujui Defisit RAPBN 2026 di 2,68%

Peningkatan Defisit APBN 2026 dan Perubahan Anggaran

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui peningkatan angka defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Dalam kesepakatan tersebut, defisit APBN dinaikkan menjadi sebesar Rp 689,1 triliun atau setara dengan 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan target awal yang sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari PDB.

Ketua Banggar, Said Abdullah, menjelaskan bahwa kenaikan defisit ini disebabkan oleh adanya peningkatan belanja negara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan program-program strategis di berbagai sektor. Dalam kesepakatan antara pemerintah dan Banggar, target belanja negara dalam RAPBN 2026 ditetapkan menjadi sebesar Rp 3.842,7 triliun, meningkat sebesar Rp 56,2 triliun dibandingkan target awal sebesar Rp 3.786,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat meningkat menjadi sebesar Rp 3.149,7 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) naik menjadi Rp 693 triliun dari sebelumnya hanya Rp 650 triliun. Said Abdullah menyampaikan bahwa kenaikan belanja ini terdiri dari beberapa komponen utama. Di antaranya adalah peningkatan TKD sebesar Rp 43 triliun, serta belanja pusat khususnya di bidang pendidikan dan beberapa K/L lainnya yang dicadangkan.

Selain itu, belanja K/L pada tahun 2026 disepakati sebesar Rp 1.510,5 triliun, meningkat sebesar Rp 12,3 triliun dari target awal sebesar Rp 1.498,3 triliun. Sementara itu, belanja non K/L juga disepakati meningkat menjadi Rp 1.639,2 triliun, naik sebesar Rp 0,9 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp 1.638,2 triliun.

Tidak hanya belanja yang mengalami peningkatan, pos pendapatan negara juga mengalami kenaikan. Pemerintah dan Banggar sepakat menaikkan target pendapatan negara pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp 3.153,6 triliun, meningkat sebesar Rp 5,9 triliun dibandingkan target awal.

Kenaikan pendapatan ini berasal dari beberapa sumber. Salah satunya adalah pos kepabeanan dan cukai yang naik menjadi sebesar Rp 336 triliun, meningkat sebesar Rp 1,7 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat menjadi sebesar Rp 455,2 triliun, bertambah sebesar Rp 4,2 triliun dibandingkan target awal.

Penjelasan Mengenai Peningkatan Anggaran

Penyesuaian anggaran ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Dengan peningkatan belanja dan pendapatan, pemerintah berharap dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendapatkan perhatian khusus dalam pengalokasian anggaran. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi dana dapat digunakan secara optimal dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam rapat Banggar bersama pemerintah, Said Abdullah menegaskan bahwa semua penyesuaian anggaran telah dipertimbangkan dengan matang. Setiap peningkatan anggaran disertai dengan analisis terhadap dampak jangka panjang dan kelayakan finansial. Dengan demikian, diharapkan anggaran yang disepakati dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Perubahan dalam anggaran APBN 2026 mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan peningkatan defisit, belanja, dan pendapatan, pemerintah berupaya untuk memperkuat fondasi ekonomi dan memastikan stabilitas keuangan negara. Proses penyesuaian anggaran ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. (*)