DPRD Bitung Gelar Paripurna KUA-PPAS, APBD 2026 Siap Dibahas
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Majelis Perwakilan Rakyat Daerah (MPRDA) Kota Bitung mengadakan rapat paripurna, Selasa 4 November 2025.
Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Vivi Ganap bersama Wakil Ketua Keegan Kojoh, serta Ronald Gunawan Kansil berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD dalam rangka penyampaian
Kebijakan Anggaran Umum (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Penyampaian KUA-PPAS yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Rudy Theno merupakan dokumen penting yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penyampaian dokumen KUA-PPAS oleh Sekda Kota Bitung, Rudy Theno menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dokumen KUA-PPAS yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Rudy Theno berperan sebagai pedoman utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Di mana, KUA mencakup dasar-dasar kebijakan yang meliputi arah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah, sementara PPAS menjelaskan prioritas program serta batas maksimum anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan.
“KUA-PPAS memberikan gambaran menyeluruh dan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Artinya, semua kebijakan pengelolaan anggaran tahun 2026 telah dijelaskan di sini,” ujar Rudy Theno setelah menghadiri rapat paripurna.
KUA-PPAS juga mencakup asumsi dasar dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, serta kebijakan pembiayaan daerah yang bertindak sebagai landasan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Dokumen ini akan menjadi pedoman kami dalam proses penyusunan APBD antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rudy.
Saat ini belum ada komentar