DIAGRAMKOTA.COM– Puluhan aktivis senior yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok menyuarakan kegelisahan atas konflik politik berkepanjangan antara DPRD dan Bupati Sidoarjo terkait penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024. Mereka mendesak agar ego politik dikesampingkan demi kepentingan masyarakat.
“Besok hari terakhir. Kalau bisa ya diterima. Kalau tidak, minimal duduk bersama mencari jalan tengah,” tegas Kasmuin, salah satu tokoh Gerakan Non-Blok saat bertemu Bupati Subandi, Rabu (30/7/2025).
Gerakan Non-Blok ini terdiri dari para aktivis senior, akademisi, budayawan, hingga tokoh masyarakat. Meski sempat gagal beraudiensi dengan DPRD, mereka akhirnya menyampaikan langsung keresahan mereka kepada Bupati Sidoarjo.
Kasmuin menekankan pentingnya rasionalitas dan objektivitas dalam menyikapi penolakan LKPJ. Ia menilai masyarakat kini dibuat bingung oleh perbedaan tafsir aturan yang berkembang di tubuh DPRD terkait keterkaitan antara LKPJ dan penyusunan anggaran perubahan (PAK).
“Kalau mau menolak, tunjukkan bukti. Rakyat butuh data, bukan drama,” kata Kasmuin. Ia menambahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebenarnya sudah jelas bahwa pengesahan Perda Perubahan APBD dapat dilakukan setelah disahkannya Perda LPP APBD tahun sebelumnya.
Hariadi, koordinator Gerakan Non-Blok, juga mengutarakan kekecewaannya atas konflik tersebut. Menurutnya, penolakan LKPJ bisa berdampak luas pada keterlambatan pembangunan.
“Ini pertikaian yang tidak perlu terjadi. Implikasinya besar. Rakyat yang akan merasakan dampaknya,” ujar Hariadi prihatin.
Sementara itu, aktivis Serikat Nelayan NU Sidoarjo, Badrus Zaman, menggunakan analogi ikan untuk menyindir elit politik.
“Jangan jadikan Sidoarjo seperti kolam lele. Kita ini kelasnya Arwana, harus tampil tenang tapi bernilai tinggi,” ucapnya. Menurutnya, kondisi politik yang keruh hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang tumbuh dalam kekacauan.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menyambut baik aspirasi Gerakan Non-Blok. Ia menegaskan bahwa konflik yang berkepanjangan hanya akan merugikan masyarakat.
“Kalau konflik ini terus dibiarkan, siapa yang dirugikan? Bukan bupati, tapi masyarakat,” tegas Subandi.
Subandi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konstitusional dengan mengirimkan Perkada ke Gubernur Jatim sejak 23 Juli 2025. Hal itu sesuai dengan amanat PP 12 Tahun 2019 Pasal 197.
Ia juga membantah adanya konflik internal di jajaran Pemkab. “Tidak ada konflik antara saya dan wakil bupati. Komunikasi kami baik,” ujarnya.
Bupati juga menyatakan kesiapan untuk berdialog terbuka dengan DPRD, LSM, media, maupun tokoh masyarakat. “Enggak harus di kantor. Di warung pun saya siap asal tujuannya untuk kemaslahatan,” kata Subandi.
Terkait keberadaan Gerakan Non-Blok, ia menyebut sebagai bagian penting dalam demokrasi lokal. “Saya selalu support apa pun yang demi rakyat. Kita harus tegak lurus pada regulasi dan keberpihakan pada rakyat,” tutupnya.(DK/Ais)
