Azhar Kahfi: Satgas Kampung Pancasila Jangan Cuma Papan Nama, Harus Ada Aksi Nyata!
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi (@)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai kelanjutan dari program Kampung Madani. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan, pendampingan, dan evaluasi berkala agar program tidak berhenti hanya pada pembentukan struktur organisasi.
Pembentukan Satgas Kampung Pancasila diatur melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025, yang menetapkan pelaksanaannya dari tingkat kota hingga RW. Ketua RW akan menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sedangkan OPD terkait bertugas sebagai koordinator teknis.
“Secara konsep, kami di DPRD mendukung penuh terbentuknya Satgas Kampung Pancasila karena mendorong kolaborasi antarwarga. Namun, jangan sampai ini hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata di masyarakat,” ujar Kahfi di Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (9/7/2025).
Empat Pokja Harus Punya Indikator Keberhasilan yang Jelas
Politisi Partai Gerindra ini menyoroti pentingnya operasionalisasi empat Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat RW, yaitu Pokja Lingkungan, Kemasyarakatan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Ia menegaskan, keberhasilan masing-masing pokja harus diukur melalui capaian konkret dan bukan hanya formalitas papan nama.
“Misalnya untuk Pokja Lingkungan, kita harus tahu berapa bank sampah yang terbentuk dan berfungsi aktif, bukan hanya ada papan namanya saja. Demikian pula Pokja Ekonomi, harus jelas siapa pelaku UMKM yang mendapat pelatihan atau pendampingan,” tuturnya.
Satgas Kampung Pancasila: Perlu Pembinaan RW dan Koordinasi Lintas Sektor
Azhar menyoroti tantangan koordinasi dan beban kerja yang dihadapi para Ketua RW. Ia menilai perlu ada pelatihan dan pembinaan intensif terkait pelaporan serta koordinasi lintas bidang agar program berjalan maksimal.
“Ketua RW itu bukan superman apalagi rambo. Maka peran Lurah, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas sangat penting dalam mem-backup pelaksanaan program di lapangan,” kata mantan aktivis HMI ini.
Fokus pada Dampak Sosial Nyata, Bukan Hanya Dokumentasi
Lebih lanjut, ia berharap program Kampung Pancasila mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus menjadi solusi atas persoalan sosial yang kerap muncul di lingkungan warga, seperti kemiskinan, konflik sosial, hingga kenakalan remaja.
“Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi media baru untuk mengatasi masalah lingkungan, kemiskinan, sampai kenakalan remaja. Tetapi harus fokus pada aksi, bukan hanya dokumentasi,” pungkasnya. (@)
