DIAGRAMKOTA.COM – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (24/7/2025). Dalam aksinya, massa membawa poster-poster tuntutan, membakar dupa, dan melakukan tabur bunga sebagai simbol matinya keadilan serta akuntabilitas anggaran yang dinilai bermasalah.
Desakan ini muncul setelah Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), yang terdiri dari tujuh partai politik di DPRD, menolak Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam rapat paripurna. Penolakan ini diperkuat dengan catatan kritis bahwa pelaksanaan anggaran belum menjawab kebutuhan strategis masyarakat. Menurut para demonstran, langkah DPRD itu merupakan bentuk keberpihakan terhadap suara rakyat yang perlu diperkuat melalui pengawasan lanjutan.
Koordinator aksi, Husain, mengatakan bahwa penolakan pertanggungjawaban anggaran merupakan bentuk keberanian DPRD dalam menjaga kepercayaan publik. “Ini kabar baik, artinya DPRD masih menjalankan fungsi kontrolnya dengan becus. Kalau disetujui padahal bermasalah, itu justru pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak kebutuhan dasar warga yang belum terpenuhi. Mulai dari jalan-jalan berlubang, wilayah gelap tanpa penerangan jalan, rumah warga yang terendam banjir saat musim hujan, hingga infrastruktur pendidikan yang rusak.
“Belum lagi dugaan pungutan liar di sekolah dasar dan menengah. Ini semua menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran 2024 belum menyentuh akar persoalan masyarakat,” ujar Husain dalam orasinya.
Aliansi Rakyat Merdeka juga mendesak DPRD Sidoarjo agar tidak berhenti sampai di penolakan laporan saja, namun harus melanjutkan dengan menggunakan hak interpelasi sebagai bentuk pengawasan lanjutan. “DPRD punya mekanisme, gunakan itu di rapat paripurna,” katanya.
Husain juga menyoroti rencana pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) oleh eksekutif di tengah belum adanya pertanggungjawaban yang disetujui. “Ini logika yang tidak sehat. APBD 2024 silpanya naik, pertanggungjawabannya ditolak, tapi pemerintah malah ajukan PAK. Ini yang harus dikritisi,” tandasnya.
Menurutnya, hal ini bukan kerusuhan atau manuver politik, melainkan murni dorongan untuk menyelamatkan demokrasi lokal. Ia menegaskan bahwa mekanisme yang dijalankan DPRD merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dijamin oleh konstitusi.
Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Setelah menyampaikan pernyataan sikap dan menyerahkan dokumen tuntutan, massa membubarkan diri secara perlahan dari depan gedung DPRD Sidoarjo.(DK/Ais)
