Komisi VII DPR RI Dorong BPIPI Gencarkan Promosi Produk Alas Kaki Lokal

DIAGRAMKOTA.COM – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendorong Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Tanggulangin, Sidoarjo, untuk lebih aktif mempromosikan produk-produk alas kaki lokal hasil binaan Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja reses yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunjungan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, pada Senin (14/04/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII menyerap sejumlah aspirasi dari para pelaku usaha di sektor persepatuan, khususnya yang tergabung dalam sentra industri sepatu dan kulit di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Rahayu menilai, BPIPI memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong kemajuan industri alas kaki nasional melalui pelatihan tenaga kerja, fasilitasi riset dan inovasi, serta dukungan teknologi produksi yang memadai.

“Kami mendorong BPIPI untuk lebih gencar mempromosikan produk alas kaki dari pelaku IKM binaannya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mengangkat perekonomian nasional,” kata Rahayu Saraswati.

Suasana reses yang di pimpin oleh Rahayu Saraswati selaku ketua panitia reses DPR RI komisi Vll di BPIPI. Foto: Achmad Adi

Ia juga menegaskan pentingnya memperluas jejaring kerja sama antara BPIPI dengan para pelaku industri persepatuan di berbagai daerah. Khususnya di Sidoarjo yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi sepatu dan tas kulit terbesar di Indonesia. Menurutnya, upaya promosi tidak hanya penting untuk memperluas pasar, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

Selain fokus pada promosi, Komisi VII juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi industri persepatuan lokal, terutama yang menyangkut pasokan bahan baku dan daya saing harga. Rahayu menyebutkan bahwa harga bahan baku yang tinggi serta sulitnya mendapatkan beberapa jenis bahan baku tertentu menjadi kendala serius yang menghambat daya saing produk lokal terhadap produk-produk impor.

“Banyak pelaku usaha menyampaikan bahwa mahalnya harga bahan baku dan ketergantungan terhadap bahan impor menghambat efisiensi produksi. Akibatnya, produk kita kalah bersaing dari segi harga maupun kualitas,” ujarnya.

Ia menilai perlunya kebijakan yang terintegrasi dan lintas sektor antara kementerian terkait, DPR RI, serta para pelaku industri, untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif. Rahayu menegaskan pentingnya menekan jumlah impor, terutama untuk produk jadi dan bahan baku yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah bersama DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan merumuskan kebijakan yang mampu menekan angka impor bahan baku, terutama dari negara seperti Tiongkok, dan membatasi masuknya produk jadi yang berpotensi mematikan industri dalam negeri,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaku IKM tidak cukup hanya dalam bentuk pelatihan atau pendampingan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan pasar dan insentif produksi. Rahayu menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar industri persepatuan Indonesia mampu tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi salah satu sektor unggulan nasional.

Dalam dialog bersama perwakilan industri persepatuan dan pemerintah daerah, Rahayu berharap adanya langkah nyata yang segera diambil untuk mendorong peningkatan produksi dan penjualan produk alas kaki lokal. Ia optimis, dengan dukungan yang tepat, sektor ini bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

“Dengan adanya diskusi dan kerja sama antara pemerintah, DPR RI, dan pelaku industri, kami berharap industri persepatuan nasional dapat segera mengalami kemajuan signifikan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun pemasaran di masa mendatang,” pungkasnya.(Dk/di)