Rencana Pemkot Utang Rp5,6 Triliun, DPRD: Jangan Sampai Anggaran Jadi Double
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rab, 5 Mar 2025
- comment 0 komentar
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengajukan pinjaman hingga Rp5,6 triliun untuk mendukung pembangunan kota. Namun, DPRD Surabaya mengingatkan agar program yang direncanakan benar-benar direalisasikan dan bukan sekadar wacana.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam pernyataannya kembali mengajak masyarakat mengusulkan pembangunan di kampung masing-masing jika memang belum tersentuh. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan usulan tersebut.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron, menyatakan bahwa ajakan tersebut sebenarnya hanya penegasan ulang dari program yang sudah ada.
“Sebenarnya itu kan hanya penegasan. Kalau urusan program, dari dulu sudah ada, tidak harus menunggu periode kedua Pak Eri. Cuma, kali ini ditegaskan kembali setelah beliau dilantik lagi,” ujar Buchori dari Fraksi PPP, Rabu (5/3/2025).
Menurut Buchori, masyarakat memang memiliki banyak jalur untuk mengajukan usulan, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, maupun langsung ke dinas terkait. Ia menegaskan bahwa usulan warga harus dikawal agar benar-benar terealisasi di lapangan.
“Yang penting, kalau sudah jadi program pemerintah, langsung diajukan ke dinas terkait, pasti harus ditanggapi. Kalau ada banyak usulan, ya harus disinergikan dengan DPRD dan terus diingatkan, entah lewat dinas atau media,” jelasnya.
Terkait rencana pinjaman Pemkot Surabaya, Buchori mengingatkan bahwa setiap utang memiliki bunga yang harus diperhitungkan dengan cermat.
“Kalau banyak uang tapi tidak jelas butuhnya untuk apa, ya jangan dikeluarkan. Karena setiap anggaran keluar pasti ada bunga. Kalau sampai utang banyak tapi tidak direalisasikan dengan baik, akhirnya anggaran jadi double karena bunga juga terus berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), tidak akan menyetujui pinjaman jika realisasi program tidak terlihat nyata.
“Pemerintah kota jangan hanya merancang program yang bagus di atas kertas, tapi harus betul-betul direalisasikan di lapangan,” pungkas Buchori. (dk/nw)
