DIAGRAMKOTA.COM – Musyafak Rouf, bersama sejumlah anggota dewan, menerima kunjungan ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim pada Senin (17/2/2025).
Aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Jatim Menggugat ini menuntut penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, serta berbagai isu lainnya yang dianggap merugikan generasi muda.
Musyafak Rouf, setelah mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh orator aksi, langsung menandatangani surat tuntutan yang diserahkan oleh para mahasiswa.
Saya sudah membaca tuntutannya dan akan saya sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Musyafak di hadapan para pengunjuk rasa. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi mahasiswa tersebut.
Tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Jatim Menggugat mencakup sepuluh poin utama, termasuk penolakan efisiensi anggaran pendidikan yang dianggap mengancam masa depan generasi muda, serta penolakan terhadap keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus. Mereka juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi terkait efektivitas dan transparansinya.
Namun, salah satu permintaan yang menjadi sorotan adalah tuntutan agar Musyafak langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto atau pejabat pemerintah lainnya, seperti Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, untuk menyampaikan tuntutan mereka. Musyafak menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak memiliki nomor telepon para pejabat tersebut, yang kemudian memicu ketidakpuasan dari para mahasiswa.
Mahasiswa yang terus mendesak untuk dilakukan panggilan telepon langsung, akhirnya meminta Sekretaris DPRD Jatim, Ali Kuncoro, untuk turut berusaha menghubungi Mayor Teddy. Namun, usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil, sehingga menyebabkan ketegangan antara mahasiswa dan rombongan DPRD.
Setelah beberapa saat tidak menemukan titik temu, rombongan Ketua DPRD Jatim pun meninggalkan lokasi unjuk rasa dengan sorakan dari mahasiswa yang masih terus menyuarakan tuntutannya. Meski demikian, Musyafak memastikan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Sebagai tambahan, Aliansi Mahasiswa Jatim Menggugat juga menuntut kejelasan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta penolakan terhadap proyek Surabaya Waterfront Land yang dinilai merugikan warga setempat.
Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa di Jawa Timur terus berusaha memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam hal anggaran pendidikan dan kebijakan yang berpengaruh pada masa depan generasi muda. (Dk/Ninis)
